Jendela Daerah

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR- Ketua umum Lembaga Bantuan Hukum Massa Keadilan Rakyat Indonesia (LBH Maskar Indonesia), H. Nanang Komarudin, SH, MH, menyoroti pengelolaan alokasi minimal 20% Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani di seluruh desa se-Kabupaten Karawang.
‎
‎Menurutnya, pengelolaan dana tersebut harus transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
‎
‎Kami menerima banyak pertanyaan dari warga di berbagai desa terkait budidaya ternak yang dijalankan dari tahun 2022, 2023, hingga 2024. Masyarakat ingin tahu jenis ternaknya, siapa pengurus kelompoknya dan siapa saja warga penerima manfaat (KPM), Pertanyaan-pertanyaan ini wajar, karena dana itu adalah uang rakyat,” tegas H. Nanang.
‎
‎Ia mengingatkan, jika penerima manfaat adalah keluarga atau kerabat kepala desa tanpa proses musyawarah desa dan kriteria yang objektif, maka hal itu berpotensi melanggar Pasal 26 ayat (4) huruf l UU Desa yang melarang kepala desa “membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak tertentu, atau golongan tertentu”.
‎
‎Praktik semacam ini dapat dikategorikan sebagai nepotisme sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999 dan, apabila menimbulkan kerugian keuangan negara, bisa masuk ranah tindak pidana korupsi.
‎
‎Yang menjadi dasar Hukum Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan Desa adalah :
‎
‎•Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023:
‎
‎Pasal 5 ayat (4): Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani dilakukan paling sedikit 20% dari anggaran Dana Desa.
‎
‎Pasal 6 ayat (1): Penggunaan Dana Desa wajib melalui musyawarah desa dan melibatkan partisipasi masyarakat.
‎
‎•Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
‎
‎Pasal 26 ayat (4) huruf d: Kepala Desa wajib melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, bersih, dan bebas dari KKN.
‎
‎Pasal 26 ayat (4) huruf l: Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, keluarga, pihak tertentu, atau golongan tertentu.
‎
‎•Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
‎
‎Pasal 9 ayat (1): Badan publik wajib mengumumkan secara berkala informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut.
‎
‎H. Nanang menegaskan, sesuai aturan, penggunaan dana ketahanan pangan harus melalui musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Prosesnya juga harus disertai pengumuman terbuka mengenai penerima manfaat, pengurus kelompok, dan hasil program yang telah dicapai.
‎
‎LBH Maskar Indonesia mendorong warga, khususnya generasi muda desa, untuk aktif melakukan pengawasan.
‎
‎“Kami minta para pemuda jangan ragu untuk meminta informasi resmi sesuai UU KIP. Kawal dan awasi, karena uang rakyat harus kembali kepada rakyat. Jika ada indikasi penyalahgunaan, silakan laporkan ke Inspektorat atau aparat penegak hukum,” ujarnya.
‎
‎LBH Maskar Indonesia berkomitmen memberikan pendampingan hukum bagi warga yang ingin melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan dana ketahanan pangan, sekaligus mengawal penegakan aturan agar dana tersebut benar-benar memberi manfaat bagi ketahanan pangan masyarakat desa. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Rencana revitalisasi Pasar Tradisional Telagasari di Desa/Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, menuai penolakan keras dari para pedagang. Paguyuban Pedagang Pasar Telagasari menyuarakan keberatan mereka, dengan alasan bahwa kondisi pasar saat ini masih layak pakai dan revitalisasi dianggap tidak tepat waktu.
‎
‎Ketua Paguyuban, Wahid, S.Ag, menyampaikan bahwa mayoritas pedagang belum siap jika harus membeli atau mencicil kios baru hasil proyek revitalisasi, terutama di tengah kondisi pasar yang masih sepi pengunjung.
‎
‎"Jangankan untuk beli kios baru, untuk bertahan berdagang saja saat ini masih berat. Kami sepakat menolak rencana ini," ujar Wahid kepada media, Senin (4/8).
‎
‎Wahid juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Pemerintah Desa dan BPD Telagasari yang dinilai tidak merespons aspirasi pedagang. Dua surat permohonan audiensi yang telah dikirimkan, menurutnya, tak kunjung mendapat balasan.
‎
‎"Kami merasa tidak diberi ruang untuk berdiskusi. Pemerintah desa dan BPD seperti lebih melihat potensi keuntungan proyek ini, tanpa mempertimbangkan nasib para pedagang kecil," ungkap Wahid.
‎
‎Alih-alih direvitalisasi, para pedagang justru berharap adanya pembenahan lingkungan pasar yang lebih realistis, seperti perbaikan saluran air, fasilitas kebersihan, dan penataan area dagang agar lebih nyaman.
‎
‎"Yang kami butuhkan itu bukan bangunan baru, tapi pasar yang bersih, rapi, dan tetap bisa kami tempati tanpa membebani keuangan kami," jelasnya.
‎
‎Paguyuban Pedagang Pasar Telagasari mendesak pihak Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya Bupati, untuk turun langsung meninjau kondisi pasar dan berdialog dengan para pedagang.
‎
‎"Kami ingin Bapak Bupati datang, melihat langsung dan mendengar suara kami. Jangan sampai keputusan besar ini hanya berpihak pada investor, bukan pada rakyat kecil," tegas Wahid.
‎
‎Penolakan terhadap revitalisasi ini menjadi alarm bagi pemerintah bahwa setiap kebijakan pembangunan semestinya berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar proyek yang tampak menguntungkan di atas kertas. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR – Buntuk kejadian pembobolan pintu mobil di parkir city garden tanggal 30 Mei 2025 mobil tersebut milik dari salah satu pimpinan Media Kidung Karawang sampai saat ini belum ada itikad baik dari pengelola parkir city garden (Lestari), Komisi I DPRD Kabupaten Karawang melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) wahana permainan anak City Garden Eat and Play Karawang untuk meninjau perizinan dan potensi retribusi daerah.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Karawang, Saepudin Zuhri menjelaskan, bahwa City Garden telah memenuhi standar perizinan di beberapa kabupaten/kota lain. Namun, ia mencatat adanya perbedaan Peraturan Daerah (Perda) untuk di Kabupaten Karawang, terutama terkait pajak retribusi daerah.

"Menurut kami, wahana ini mengandung risiko menengah hingga tinggi, sementara mereka menganggapnya berisiko rendah," ujarnya usai sidak, Senin (23/6/2025).

"Kami meminta agar setiap wahana dilengkapi CCTV. Dan parkiran juga harus dilengkapi CCTV. Terkait perizinan, Pak Sandi (DPMPT-SP) akan memeriksa mana-mana saja yang belum diselesaikan," tambahnya.

Saepudin menegaskan, Komisi I DPRD Karawang akan kembali melakukan peninjauan untuk memastikan kelengkapan perizinan, tentunya bekerjasama dengan DPMPT-SP.

"Jika belum dilengkapi, kami akan cek lebih detail terkait perizinannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan retribusi atau pajak daerah, contohnya pajak reklame," tambahnya.

Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) City Garden, Saban membenarkan, bahwa kunjungan dari Komisi III DPRD bersama Dinas DPMPT-SP Karawang bertujuan untuk menanyakan perizinan. Ia mengakui ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi sesuai standar di Kabupaten Karawang.

"Kami memiliki 18 tempat, dan setiap daerah memiliki SOP yang berbeda. Perizinan kami sudah lengkap, namun kami akan bertemu dengan Satpol PP untuk melihat apa yang masih kurang," ungkapnya.

"Saat ini perizinan sedang diperiksa, dan kami di sini hanya sebagai penyewa (tenan.Red)," imbuhnya menandaskan. (Yanto Mulyana)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Warga di Dusun Kosambirangrang, RT 009, RW 003, Desa Cikuntul, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang mengeluhkan tentang ketidakprofesionalan pelaksana dalam proyek Pembangunan MCK Mushola Jam'iatul Hikmah. Jum'at (13/6/25).

Diketahui, proyek pembangunan MCK yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Karawang yang dikerjakan oleh CV. SINAR CAHAYA TIMUR tersebut menelan anggaran sebesar Rp. 114.411.000,- (seratus empat belas juta empat ratus sebelas ribu rupiah) dianggap masyarakat telah gagal.

Pasalnya, pasca ditinggalkan dan dianggap rampung (belum termasuk instalasi) sejak 23 Mei 2025 tersebut menyisakan sekelumit masalah, diantaranya adalah pemasangan instalasi listrik dan juga konstruksi bangunan yang dianggap tidak memenuhi standarisasi atau spesifikasi.

Hal tesebut sebagaimana yang diungkapkan oleh LR (inisial) selaku Warga sekitar yang bisa juga dikategorikan sebagai penerima manfaat. Dalam keterangannya, LR menuturkan dan menunjukan bocornya bagian atap atau dak yang menyebabkan mengalirnya air hingga mengenai instalasi listrik didalam bangunan MCK tersebut.

"Ngeri Pak, kami takut kesetrum, lihat saja itu waktu air dinyalakan, ada air merembes dari situ sampe mengucur ke lampu," tuturnya seraya menunjukan titik rembesan air.

Menurutnya, hal tesebut dianggap membahayakan para Jama'ah di Mushola tersebut jika dipergunakan untuk berwudhu.

"Untuk sementara kami matikan juga saluran listriknya, air di toren juga sudah kami keringkan, daripada membahayakan jama'ah nantinya kalo kita pakai. Jadi, saat ini MCK itu belum bisa kami pergunakan," terangnya.

Atas adanya kejadian tersebut, dirinya berharap agar pelaksana proyek tersebut dapat bertanggungjawab, agar MCK yang telah dibangun tersebut dapat dipergunakan dengan layak dan sebagaimana mestinya.

"Saya sih udah komunikasi sama pemborongnya, katanya nanti diperbaiki. Hanya saja, kok bisa sih pihak Dinas PRKP Karawang menunjuk CV yang kurang profesional dalam mengerjakan proyek? Harusnya ada evaluasi nih, saya anggap kerjaannya gak beres. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi di tempat lain," keluhnya.

Selain itu, LR juga menyebut bahwa waktu pemasangan instalasi listrik oleh Petugas PLN, diketahui bahwa ada kekurangan kabel yang hingga akhirnya para jama'ah terpaksa melakukan patungan mengumpulkan uang untuk membantu pembelian kekurangan kabel.

Hingga berita ini diterbitkan, Mandor atau pelaksana lapangan dari pekerjaan tersebut belum memberikan keterangan apapun saat dikonfirmasi. Serta belum diketahui siapa pengawas dari Dinas PRKP yang ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan tersebut. (NN)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya, dimana Jendela Jurnalis menemukan adanya pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Dusun Krajan, RT. 09 RW 04, Desa Pasirtanjung, Kecamatan Lemahabang yang dikerjakan oleh CV. HAFIDZ JAYA PERKASA dengan nominal kontrak anggaran sebesar Rp. 189.319.000 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025 yang diduga dikerjakan asal jadi pada Kamis (5/6/25) lalu.

Dalam pelaksanaannya, proses pemasangan pondasi penurapan saluran tersebut dilakukan dalam keadaan tergenang air dan bercampur lumpur. Hal tersebut tentunya akan berdampak buruk terhadap kualitas adukan semen dan pasir ketika dilakukan pemasangan akan larut dengan air. Terlebih, dengan pemasangan seperti itu, tentunya dasar pondasi disinyalir tidak akan kuat.

Selain itu, dalam pantauan juga dilokasi tidak terpasang kisdam yang seharusnya berfungsi untuk penahan air.

Hal tersebut juga diduga karena kurangnya peran serta pengawas yang diduga tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Bahkan, saat dikonfirmasi pun dirinya lebih memilih bungkam seolah enggan berkomentar apapun. Hal tersebut tak ada bedanya dengan yang dilakukan oleh Kabid SDA yang selalu bungkam saat dikonfirmasi mengenai adanya temuan proyek yang diduga bermasalah.

Menyikapi hal tersebut, Fajar Ramdhan, S.H. M.H., selaku Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi SAI Kabupaten Karawang. Dirinya menilai, apa yang dilakukan oleh pengawas dan Kabid SDA PUPR Karawang adalah salah. Karena menurutnya, apapun yang menjadi temuan di lapangan, terlebih adanya dugaan proyek yang diduga dikerjakan dengan asal-asalan, seharusnya bisa dijadikan bahan evaluasi oleh pihak Dinas selaku penyelenggara kegiatan.

"Ya kalau ada hal seperti itu seharusnya Dinas bertindak, minimal melalukan evaluasi dan jangan diam saja. Fungsi dari Pengawas dan Kabid SDA apa?," ungkapnya. Rabu (11/6/25).

Lebih lanjut, menyoroti perihal bungkamnya Kabid SDA, itu buka hal yang mengagetkan, karena semenjak Kabid SDA yang sekarang menjabat, dirinya sudah sering membaca berita yang berisi tentang sikap Kabid yang selalu terkesan cuek saat menemukan adanya proyek yang diduga bermasalah. Padahal menurutnya, temuan dari rekan media bisa dijadikan referensi untuk melakikan evaluasi, dan selanjutnya memberikan keterangan apa saja yang sudah dilakukan dalam proses evaluasinya.

Bahkan, dirinya juga mengaku mendengar kabar terbaru dari teman-teman LSM GMBI Karawang terkait sikap Kabid SDA yang terkesan menghindar saat ditemui.

"Kalo selalu diam membisu seperti itu mah ya Kabid beserta jajarannya terkesan alergi terhadap media dan sosial kontrol lainnya. Padahal seharusnya peran serta media itu bisa menguntungkan baginya, bisa mengetahui jika ada proyek yang diduga bermasalah, serta bisa mengetahui kinerja pengawas dalam melakukan tugasnya dilapangan," singgungnya.

Fajar menegaskan, jika memang pihak Dinas terkesan tak menanggapi dan bahkan tak melakukan evaluasi, dirinya mengaku siap untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan berkas pelaporannya untuk ditindaklanjuti.

"Yasudah, nanti biar saya aja yang maju dan ambil langkah untuk melakukan pelaporan ke APH, sekalian laporkan saja pengawas dan Kabidnya jika memang tidak melakukan evaluasi atas pekerjaan tersebut," tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Pengawas dan Kabid masih bungkam enggan memberikan keterangan apapun, begitupun dengan WK (inisial) selaku pelaksana pekerjaan tersebut, masih belum menjawab konfirmasi yang dilayangkan Jendela Jurnalis. (NN)*