admin

Jendela Jurnalis Karawang JABAR ‎Proyek pembangunan drainase di Dusun Jungklang RT 003 RW 004, Desa Pamekaran, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, yang dikerjakan oleh CV Multi Hanal selaku pihak ketiga rekanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang, menuai sorotan dari warga setempat.
‎
‎Proyek yang menggunakan U-Ditch berukuran 40 cm x 40 cm dengan volume panjang 166,80 meter tersebut bersumber dari APBD Tahun 2025. Berdasarkan dokumen yang dihimpun, nilai kontrak pembangunan drainase ini mencapai Rp188.342.000. Namun, pekerjaan di lapangan dinilai asal-asalan dan tidak sesuai ketentuan teknis.
‎
‎Saat media melakukan pemantauan langsung ke lokasi pada Jumat (12/12/2025), tidak tampak satu pun pekerja yang beraktivitas. Seorang warga setempat menyebut kegiatan pembangunan kemungkinan terhenti karena hari itu bertepatan dengan Jumat.
‎
‎Meski demikian, hasil investigasi menunjukkan adanya dugaan kelalaian dalam proses pemasangan U-Ditch. Tampak galian yang tergenang air, dan yang lebih parah nya galian tersebut kurang dalam yang mengakibatkan ketika uditch di pasang posisinya lebih tinggi dari permukaan jalan, jelas hal tersebut mengakibatkan aliran air tidak bisa turun ke dalam uditch karena posisi uditch yang lebih tinggi dari jalan.hal itu jelas menjadikan anggaran pemerintah yang dikeluarkan menjadi mubazir karena uditch yang dipasang tidak terpakai secara optimal.
‎
Belum lagi terlihat di lokasi uditch dipasang dalam keadaan basah ‎Secara teknis, pemasangan U-Ditch harus dilakukan pada lantai yang kering, padat, dan rata agar posisi beton pracetak tersebut stabil dan tidak mudah bergeser. Ketidaksiapan lantai dasar dapat berdampak pada kualitas drainase yang buruk dan potensi kerusakan dalam waktu dekat.
‎
‎Warga Banyusari, EL, menyayangkan kualitas pembangunan tersebut. Ia menegaskan bahwa proyek dengan anggaran ratusan juta rupiah harusnya dikerjakan dengan profesional dan mengikuti spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
‎
‎“Ini uang rakyat. Saya sebagai masyarakat berhak mengkritik. Seharusnya pekerjaan dengan anggaran sebesar itu dikerjakan secara profesional, bukan asal jadi dan mengabaikan aturan teknis yang tercantum dalam kontrak,” ujarnya.
‎
‎Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan, klarifikasi, maupun konfirmasi resmi dari pihak Dinas PUPR Kabupaten Karawang maupun penanggung jawab pelaksana proyek. Publik berharap pihak terkait segera memberikan penjelasan sekaligus melakukan evaluasi terhadap kualitas pengerjaan di lapangan.
‎
‎Proyek pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana publik semestinya memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Karena itu, transparansi dan kualitas pelaksanaan menjadi hal penting untuk menghindari kecurigaan dan dugaan ketidaksesuaian prosedur.(Dik)

Jendela Jurnalis Bekasi Penyaluran bantuan Baznas untuk warga terdampak banjir rob kembali menjadi sorotan di Desa Pantai Bakti. Warga RT 02 RW 01 mengeluhkan pendistribusian bantuan yang dinilai tidak merata. Beberapa warga terdampak banjir tidak masuk daftar penerima, sementara ada pihak yang tidak terdampak justru mendapatkan bantuan.

Kondisi ini berbeda dengan RT 01 RW 01, di mana pembagian bantuan disebut berlangsung merata dan sesuai kebutuhan warga terdampak. Perbedaan signifikan antara dua wilayah yang berdekatan tersebut menimbulkan tanda tanya besar mengenai proses pendataan bantuan di RT 02.

Keluhan warga kemudian disampaikan oleh wartawan kepada Kepala Desa untuk meminta klarifikasi atas dugaan ketidakteraturan distribusi bantuan tersebut. Menanggapi hal itu, Kepala Desa memberikan jawaban singkat melalui pesan WhatsApp.

“Waalaikum salam. Baik makasih infonya, coba saya tanya ke Pak RT-nya bg,” tulis Kepala Desa dalam pesan tersebut.

Meski demikian, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa belum memberikan informasi lanjutan terkait hasil koordinasi dengan Ketua RT 02 atau penjelasan resmi mengenai persoalan tersebut.

Warga berharap pemerintah desa segera memberikan klarifikasi terbuka dan mengevaluasi mekanisme pendataan agar bantuan Baznas benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial antar-RT. (Red)

Jendela Jurnalis Karawang JABAR Suasana menegang menyelimuti Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karawang pada Kamis (11/12/2025). Puluhan warga Poponcol, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, mendatangi kantor tersebut untuk menuntut keadilan atas tanah yang mereka kuasai secara turun-temurun.

Warga datang bukan dengan tangan kosong, melainkan dengan kemarahan yang selama bertahun-tahun terpendam. Mereka mengaku tak pernah menjual sejengkal pun tanah itu kepada siapapun.

Namun, BPN menyatakan bahwa lahan mereka telah masuk dalam plotting perusahaan sejak tahun 2000 dan kembali diperbarui pada 2017.

Ketua Karang Taruna Kecamatan Karawang Barat, Eigen Justisi, yang turut mendampingi warga dalam audiensi, tak mampu menutupi kekecewaannya. Suaranya bergetar menahan marah saat ia menyampaikan bahwa BPN Karawang telah lalai dalam menjalankan tugas.

“Masyarakat memiliki girik dan SHM. Tidak pernah ada transaksi jual beli tanah ini kepada perusahaan atau siapapun. Tidak pernah!” tegas Eigen dengan lantang, membuat ruangan audiensi hening seketika.

Masalah ini mencuat ke permukaan setelah warga mengajukan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2024. Permohonan mereka ditolak dengan alasan tumpang tindih dengan plotting PT AM plotting yang menurut warga dan pendampingnya “muncul secara mendadak” tanpa dasar hak yang sah.

Dalam suasana yang memanas, warga Poponcol hanya mengajukan dua tuntutan namun dianggap sebagai harga mati.

1. BPN harus memproses sertifikat PTSL warga, karena mereka memiliki bukti kepemilikan fisik dan administratif awal.
2. Plotting PT AM seluas ±4 hektare harus dihapus, karena dinilai cacat secara hukum dan tidak memiliki dasar jual beli dari warga. “Sertifikat berikan kepada masyarakat, dan plotting perusahaan hapuskan. Jangan sampai tumpang tindih,” ujar Eigen lagi, dengan tekanan suara yang menggetarkan ruangan.

Isu lain yang memperparah ketegangan adalah pembangunan perumahan mewah di bantaran Sungai Citarum. Warga Poponcol mengaku hanya bisa menonton ketika lahan di sekitar mereka diubah menjadi kawasan elit, sementara pengurusan tanah mereka sendiri justru dipersulit.

“Saya sedih. Mereka bangun perumahan mewah di pinggir Citarum, tapi kita yang orang Poponcol bisa kebanjiran. Itu buat orang kaya, sementara tanah kita sendiri dipersulit,” keluh seorang warga dengan mata berkaca-kaca.

Eigen menegaskan, warga Poponcol tidak ingin berlarut-larut dalam proses hukum yang panjang. Mereka memilih jalur administrasi dan mendesak BPN bertindak tegas sesuai kewenangannya.

“Kami tidak akan ke pengadilan. Kami hanya minta, masing-masing diam di lahannya. Tanah, lahan, rumah masyarakat jangan diganggu,” tutupnya tegas.

Diwaktu yang sama Kepala BPN Karawang, Uung saat diwawancarai mengatakan, warga Poponcol agar segera mengumpulkan berkas kepemilikan tanahnya dalam waktu satu bulan ke depan.

"Dalam waktu satu bulan kedepan, warga Poponcol agar segera mengumpulkan semua berkas kepemilikan tanahnya. Setelah berkas komplit BPN akan menerbitkan sertifikatnya," ujar Uung.(Red)