Jendela Tokoh & Opini

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Selain puasa, ibadah lain yang dikerjakan umat muslim pada bulan Ramadhan yaitu shalat tarawih.

Shalat tarawih juga yang tentunya termasuk ibadah utama di bulan suci ini.

Namun tidak seperti ibadah puasa ramadhan yang hukumnya wajib, hukum melaksanakan shalat tarawih ialah sunnah.

"Bahkan menurut pendapat ulama, shalat tarawih hukumnya sunnah muakad, yang artinya shalat sunnah ini sangat dianjurkan sebab tingkatannya hampir mendekati ibadah wajib," ucapnya (25/3/2024).

Shalat tarawih ini juga dianjurkan dilakukan karena dapat menyempurnakan ibadah wajib.

Disamping itu, perlu diketahui bersama bahwa puasa ramadhan dan shalat tarawih merupakan ibadah yang hanya khusus dilaksanakan di bulan ramadhan saja.

Namun pada pelaksanaannya, ada umat muslim yang hanya mengerjakan puasa saja.sementara shalat tarawih tidak dikerjakan dengan berbagai alasan," terang Ali Mukti, S.Pd., saat memberikan komentarnya di ruang kerjanya.

Bukan hanya pada satu malam, bahkan mungkin orang tersebut tidak mengerjakan shalat tarawih dalam satu bulan penuh, atau di ramadhan selanjutnya.

Lalu, bagaimanakah hukumnya.
apakah puasa yang dikerjakan batal atau tidak diterima lantaran tidak dilengkapi dengan shalat tarawih, ataukah bisa mengurangi pahala puasa yang dikerjakan.

Mengenai hukum puasa tapi tidak mengerjakan shalat tarawih ini sebenarnya sudah pernah dijelaskan oleh ulama. soal hukum orang berpuasa tapi tidak mengerjakan shalat tarawih.

Puasa tetap sah. tidak batal puasa jika seorang muslim hanya mengerjakan puasa tanpa disertai dengan shalat tarawih.menurut Mukti Ali,S.pd. puasa dan shalat tarawih itu yang tak lain merupakan rangkaian ibadah yang berbeda.

Menurutnya, kedua ibadah ini tidak memiliki kesamaan, selain pelaksanaannya yang sama-sama dikerjakan pada bulan Ramadhan.

Masih di katakan Ali Mukti, S.Pd., Puasa Ramadhan dengan shalat tarawih itu rangkaian ibadah yang berbeda hanya ada kesamaan pada waktu pelaksanaan yaitu sama-sama di bulan Ramadhan, kata kepsek SDN karyabakti III kecamatan batujaya kabupaten Karawang Jabar.

Sehingga, lanjutnya, meskipun seseorang berpuasa namun tidak shalat tarawih, maka puasanya tetap sah.

"Bahkan sah orang yang berpuasa selama Ramadhan, namun tidak shalat lima waktu. Apalagi tidak shalat tarawih. Hanya menjadi tidak bermakna puasa Ramadhan, bila tidak mengerjakan shalat fardhu," ungkapnya.

"Shalat tarawih itu adalah ibadah yang terpisah," sambungnya.

Tidak mengurangi pahala puasa,
Lebih jauh Mukti Ali S.Pd., menerangkan bahwa tidak mengerjakan shalat tarawih juga tidak mengurangi pahala puasa.

Hanya saja, jika tidak mengerjakan shalat tarawih, maka tidak muslim tersebut tidak mendapatkan pahala tambahan.

Jika ada orang berpuasa sepanjang bulan Ramadhan, siang hari berpuasa tapi malam hari tidak mengerjakan tarawih, tidak mengurangi pahala puasanya sama sekali. Cuma tidak bertambah dari sisi pahala karena tidak mengerjakan shalat tarawih,

Disamping itu, Mukti Ali juga menambahkan, bahwa ibadah malam hari pada bulan Ramadhan bukan hanya shalat tarawih.

Lebih dari itu, pekerjaan-pekerjaan yang halal dilakukan oleh seorang Muslim untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, juga bernilai ibadah.

Sebagaimana seorang suami yang mencari nafkah untuk keluarganya, sehingga tidak dapat mengerjakan tarawih, bagi orang tersebut juga bernilai pahala karena bekerja untuk keluarga.

Harus dipahami pula, bukan hanya sekedar shalat tarawih yang menjadi pokok ibadah pada malam bulan Ramadhan.

Sebab ada sebagian saudara kita ada tuntutan tugas, ataupun pedagang yang harus mencari nafkah untuk keluarga ataupun sopir yang membawa penunmpang di malam hari dan sebagainya.

Mereka yang mencari rezeki halal dengan cara-cara yang diizinkan Allah SWT, itupun menjadi ibadah bagi mereka, sebagaimana orang menuntut ilmu di jalan Allah, yang penting mereka hidupkan malam Ramadhan dengan aktivitas ibadah," tutup Mukti Ali, S.Pd. (Tinggun)*

Jendela Jurnalis Sulsel, - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel Leonard Eben Ezer Simanjuntak melantik Pejabat Eselon III yaitu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pangkep yang baru Nurul Wahida Rifal, SH., MH. berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-602/C/11/2023 Tanggal 8 November 2023 tentang pemindahan/pengangkatan dengan pangkat yang sama atas nama Nurul Wahida Rifal, SH., MH. Sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pangkep menggantikan Toto Roedianto, SH., S.Sos, yang mendapatkan promosi menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Lahat di Sumatera Selatan. Senin (20/11/2023).

Hal tersebut diungkapkan Soetarmi selaku Kasi Pemerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulsel di Aula Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, yang menjelaskan bahwa Sebelumnya Nurul Wahida Rifal, SH.,MH menjabat sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyampaikan bahwa, rotasi alih jabatan dilingkungan kejaksaan adalah siklus yang dibutuhkan dalam rangka regenerasi sekaligus penyegaran personil dan organisasi, sehingga upaya penataan melalui pergantian dan penyegaran ini dipandang perlu sebagai ikhtiar kejaksaan untuk senantiasa menjadi tetap kuat, lebih solid, dan lebih siap guna menjawab tantangan tugas yang semakin dinamis dan kompleks. 

"Adapun, Pejabat yang ditunjuk pimpinan tentunya merupakan insan terbaik adhyaksa, karena sebelumnya sudah melalui proses kajian mendalam, pertimbangan matang serta penilaian obyektif untuk mengisi jabatan yang telah ditentukan dengan memperhatikan prinsip "the right man on the right place," katanya.

Berkenaan dengan hal tersebut, dirinya mengucapkan selamat dan sukses kepada saudari Nurul Wahida Rifal, SH, MH., serta menegaskan bahwa jabatan yang kini diembannya merupakan sebuah amanah.

"Jabatan saudari adalah suatu amanah, maka saya yakin saudari akan menjaga amanah yang telah diberikan oleh Allah SWT, tuhan yang maha esa serta amanah yang diberikan pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia, dengan selalu memberikan yang terbaik serta akan menjadi teladan dengan mengerahkan segala pengalaman dan kemampuan saudari guna menghadirkan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan serta Kejaksaan Negeri Pangkep di Sulawesi Selatan sebagai lembaga penegak hukum dan juga sebagai lembaga pemerintah yang dipercaya dan dicintai oleh masyarakat Sulawesi Selatan (khususnya) serta bangsa dan negara indonesia (umumnya)," tegasnya.

"Diharapkan kepada saudari selaku pejabat yang ditunjuk pimpinan, dapat melaksanakan amanah yang diberikan ini dengan cara laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, komitmen sungguh-sungguh," tambahnya.

Lebih lanjut, Leonard Eben Ezer Simanjuntak juga selalu mengingatkan agar seluruh pejabat dan pegawai Kejaksaan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

"Pastikan kejaksaan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dan pembangunan. Sebagai lembaga penegak hukum, saudari harus dapat memberikan suatu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Sedangkan sebagai lembaga pemerintah, saudari harus mampu memberikan peran aktif, guna mewujudkan masyarakat indonesia yang adil, makmur dan sejahtera," ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, bahea saat ini Jaksa Agung Republik Indonesia (ST. Burhanuddin) terus bekerja keras dan memikirkan tentang bagaimana mengembalikan marwah kejaksaan melalui membangun legasi Kejaksaan yang lebih dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjaga dan meningkatkan Public Trust kepada Kejaksaan, dirinya meminta agar dicermati dan dipedomani Instruksi Jaksa Agung nomor 1 tahun 2021 tentang Publikasi Kinerja dan Pemberitaan Positif Mengenai Kejaksaan di Media Massa dan Media Sosial, agar wajib menjaga integritas dan marwah kejaksaan serta menjaga diri, baik di dalam maupun di luar kantor. 

Selain itu, Leonard Eben Ezer Simanjuntak meminta Kajari Pangkep yang baru untuk mempedomani pelaksanaan tugas direktif presiden melalui Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor 16 tahun 2021 tentang pemberantasan mafia tanah dan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor 17 tahun 2021 tentang pemberantasan mafia pelabuhan dan bandar udara dengan menyediakan kanal pengaduan yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat, membentuk satgas mafia tanah, mafia pelabuhan dan bandar udara serta melakukan upaya preventif dan represif terhadap bentuk pelanggaran yang terjadi.

Hal tersebut sebagaimana perintah direktif presiden yang terbaru, yang menyatakan  bahwa, "membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu desa sebagai garda terdepan dalam pelayanan masyarakat."

Disamping itu, dalam rangka persiapan dan kesiapan pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum tahun 2024, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam menyukseskan gelaran pemilu serentak tahun 2024, yakni tidak terbatas pada penanganan perkara tindak pidana pemilu atau pemilihan semata, melainkan juga dalam perkara perselisihan hasil pemilu yang mungkin timbul dalam semua tahapan pelaksanaannya.

Pesan tersebut disampaikan dengan tujuan agar Kejari bisa melaksanakan penanganan tindak pidana pemilu secara aktif, kolaboratif, dan koordinatif dalam mekanisme sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu), karena itu dirinya meminta agar Kejari yang baru dilantik dapat berhati-hati dan cermat dalam menindaklanjuti laporan pengaduan tindak pidana pemilu dengan tetap berkoordinasi dengan sub-sistem gakkumdu.

"Saya ingatkan kepada saudari untuk menjaga dan memelihara netralitas selama tahapan pemilu serentak tahun 2024, saudari jangan menunjukkan keberpihakan secara langsusng maupun tidak langsung, termasuk menyampaikan dukungan kepada pasangan calon di media sosial atau ditempat saudara bertugas, apalagi menyalahgunakan jabatan saudari dalam memenangkan pasangan calon tertentu, saya tegaskan jaga netralitas dan imparsialitas jangan coreng nama baik institusi kita," tegasnya kembali.

Diakhir sambutannya, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan atas nama pribadi dan keluarga, maupun sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan beserta segenap jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan jajaran Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Selatan, dirinya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian serta kerjasama yang baik kepada Toto Roedianto, S.Sos,.SH., selama bertugas di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

"Semoga saudara dapat melaksanakan tugas di tempat yang baru dengan lebih baik dari sebelumnya," tutupnya. (Abu algifari)*