Jendela Politik

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Wakil Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Karawang, Iqbal Tawakal, S.E., M.M., mengingatkan Ketua DPC PPP Kabupaten Karawang tidak tergesa - gesa mendeklarasikan dukungan kepada Bakal Calon Bupati (Bacabup) di Pilkada Karawang tahun 2024.

Pasalnya, Iqbal menganggap masih cukup lamanya pendaftaran Bacabup dan Bacawabup pada tahapan Pilkada Karawang, yakni pada 26 Agustus mendatang, membuat konstelasi perhelatan Pilkada dinilai masih sangat dinamis.

"Pendaftaran Bacabup/Bacawabup berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 kan dibuka pada 26 Agustus, itu artinya kan masih sekitar Tiga Bulanan lagi, dan itu waktu yang masih cukup lama," ujarnya.

"Maka saya ingatkan agar Ketua DPC PPP tidak tergesa - gesa dalam mendeklarasikan dukungan ke salah satu Bacabup," imbuhnya.

Menurut Iqbal, masih cukup lamanya pendaftaran Bacabup/Bacawabup di Pilkada Karawang, berdampak pada konstelasi politik masih sangat dinamis dan cair.

"Masih terlalu dini jika PPP mendeklarasikan dukungan pada salah satu Bacabup, kondisinya masih sangat dinamis, nama - nama Bacabup yang masuk pada bursa Pilkadapun belum jelas akan diusung oleh partai atau koalisi partai mana saja, begitupun dengan partai - partai, baik yang akang mengusung maupun mendukung juga saya liat masih pada proses penjajakan satu sama lain," katanya.

Lebih lanjut Iqbal menyinggung amanat DPP PPP pada saat Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) DPW PPP Jawa Barat yang tidak boleh diabaikan, dimana DPP dengan tegas mengintruksikan DPC untuk cermat dalam menentukan dukungan dan usungannya.

"Mengingat amanat Waketum DPP Ibu Hj Ermalena dalam Rapimwil DPW PPP lalu, bahwasanya ia mengintruksikan kepada seluruh DPC dan DPW untuk cermat dalam memberikan dukungan atau usungannya terhadap Bacabup, dengan melihat hasil survei sebagai salah satu indikator penilaiannya," ungkapnya.

"Intruksi itu tentu harus diindahkan oleh seluruh DPC, sebab keleluasaan yang diberikan DPP kepada DPC untuk menentukan dukungan dan usungan, sebagaimana yang tertuang dalam PO Nomor 13 Tahun 2024, tidak kemudian dilakukan dengan seenaknya, tentunya tetap harus melalui proses yang panjang dengan melibatkan penilaian dari DPW dan DPP," tambahnya.

Terakhir, Iqbal kembali menegaskan agar DPC PPP Kabupaten Karawang lebih komprehensif dalam menentukan dukungannya.

"PPP Karawang hari ini harus lebih komprehensif dalam menentukan dukungan, kendati kita hanya mendukung, karena tidak memiliki keterwakilan di parlemen, tapi itu tidak menjadi alasan partai berlambang Ka'bah untuk diobral," katanya.

"Justru di momentum Pilkada saat ini, harus bisa mengangkat keterpurukan PPP khususnya di Karawang, untuk PPP kedepan yang lebih baik, tentunya dengan bisa bergabung mendukung Cabup/Cawabup yang berpotensi menang dan komitmen," tandasnya. (red)*

Jendela Jurnalis JABAR - Dewan pengurus wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat telah menyumbang 13 kursi untuk DPR RI di Pemilu 2024 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda dalam unggahan pribadinya Kamis, 14 Maret 2024.

"Hatur Nuhun warga Jawa Barat atas kepercayaan dan telah memilih PKB. Insya Allah akan menjadi amanah yang akan kami tunaikan dengan sebaik-baiknya." tulis Syaiful Huda di Instagram pribadinya.

PKB menempati posisi ketiga, dengan raihan sebanyak 13 kursi dari total 91 kursi yang diperebutkan oleh 9 partai yang berkontestasi.

Berikut daftar partai politik dan raihan kursi di Dapil Jawa Barat ;

1. Golkar : 17 Kursi
2. Gerindra : 16 Kursi
3. PKB : 13 Kursi
4. PKS : 12 Kursi
5. PDIP : 11 Kursi
6. PAN : 8 Kursi
7. NasDem : 6 Kursi
8. Demokrat : 6 Kursi
9. PPP : 2 Kursi.

Posisi pertama diraih Golkar dengan raihan 17 kursi, sementara posisi kedua diraih oleh Gerindra dengan raihan 16 kursi. (Pri)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dhoni Romadhoni, Ketua Tim Hukum AMIN (Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 01), Dhoni angkat suara perihal temuan kecurangan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 oleh THN Karawang.

Menurutnya, Tim Hukum saat ini sedang mengawal suara AMIN, 2 s/d 3 orang di tiap kecamatan, agar semua relawan-relawan ketika menemukan temuan-temuan kecurangan yang merugikan Capres 01 tersebut akan segera diselesaikan ditempat.

Ditemui di Kantor Hukum pribadinya, tepatnya di Perumahan Green Garden, Kel. Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, Senin (19/2/2024).

Ketua THN AMIN Karawang sudah mengantongi bukti-bukti kecurangan dan siap menghadirkan data, saksi, informasi dan bukti-bukti yang ada.

Dia menambahkan, bahwa THN AMIN siap membuktikan pelanggaran-pelanggaran seperti penggelembungan suara, ASN yang ikut terlibat juga penyelenggara yang tidak netral.

"Karena itu, saya memesan kepada semua Relawan, pengurus partai koalisi para caleg yang tergabung ke koalisi perubahan Karawang, untuk menjaga agar penghitungan berjalan dengan benar, berjalan dengan baik, dan memastikan bahwa kekurangan-kekurangan yang terjadi itu segera dilaporkan ke Tim Hukum AMIN Karawang," katanya.

Eks ketua DPD Partai PSI Karawang itu mengungkapkan, bahwa kekurangan-kekurangan yang terjadi bermacam-macam. Laporannya pun banyak ditemukan baik di media sosial, laporan via telepon maupun ketemu langsung.

"Kami minta kepada semua yang menemukan kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan, untuk melaporkan ke Tim Hukum, nanti supaya Tim Hukum menggunakannya sebagai dasar untuk langkah-langkah berikutnya," tutup Dhoni. (*)

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Menjelang Pemilu (Pemilihan Umum) serentak yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024, semua pihak penyelenggara Pemilu kini tengah bekerja ekstra ketat, mulai dari pendistribusian dan persiapan pelaksanaan, hingga proses pemantauan guna mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum).

Terlebih, mengingat dengan sudah menjadi rahasia umumnya Politik Uang (money politic), yang dimana hal tersebut merupakan upaya untuk memengaruhi pilihan pemilih (voters) atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap yang dimana dalam pelanggarannya berpotensi mendapatkan sanksi.

Terkait hal tersebut, Nunu Nugraha selaku Pimpinan Redaksi dari Media Online Jendela Jurnalis menemukan adanya upaya pengondisian untuk Politik Uang yang dilakukan oleh salah satu Calon Anggota Legislatif tingkat DPRD Kabupaten Karawang di Dapil VI (enam) yang meliputi wilayah Kecamatan Ciampel, Klari, Majalaya, Karawang Timur dan Purwasari.

Terbongkarnya upaya tersebut berawal saat DAH (inisial) yang diketahui merupakan salah satu Caleg membuat WAG (Grup WhatsApp) berisi nama salah satu Desa di wilayahnya. Dalam WAG tersebut, terlihat dirinya menyebutkan beberapa nama untuk selanjutnya dimintai data dengan bahasa yang menjurus ke arah Politik Uang.

Selain itu, salah satu Anggota WAG lainnya yang diduga bertugas untuk mengkoordinir pendataan, dengan gamblang dirinya menyebutkan bahwa Anggota WAG lainnya diminta untuk mendata nama siapa saja yang nantinya akan diberikan sejumlah uang dengan istilah "Uang Cendol" dari Caleg tersebut.

Lebih lanjut, saat dikonfirmasi dan ditanyakan terkait hal tersebut, DAH tak berani memberikan penjelasan lebih rinci, dirinya hanya menyebutkan bahwa salah memasukan orang ke WAG, yaitu malah memasukan Nomor WhatsApp Nunu Nugraha ke WAG yang dibuatnya, dan langsung mengeluarkannya saat sudah menyadari bahwa dirinya salah memasukan orang ke WAG tersebut.

Terkait adanya hal tersebut, Nunu mengaku akan berkoordinasi dengan pihak Bawaslu Karawang.

"Terkait hal ini, saya akan melakukan koordinasi dengan Bawaslu Karawang atau melalui Panwas setempat. Tentunya untuk dilakukan tindak lanjut terkait adanya upaya pengondisian yang menjurus ke Politik Uang tersebut," ungkap Nunu. Selasa (13/2/24).

Nunu menjelaskan, beberapa alat bukti yang didapatkan yaitu berupa beberapa voice note yang didapatkan dari WAG tersebut, serta screenshoot dari isi percakapan. Untuk selanjutnya agar bisa dilakukan pengembangan kepada beberapa orang yang berada didalam WAG tersebut.

Nunu juga Berharap, dengan adanya upaya tersebut, pihak Bawaslu bisa memberikan tindakan pencegahan terhadap adanya upaya salah satu Oknum Caleg untuk tidak melakukan Politik Uang. Karena jika itu terjadi, pihak Bawaslu harus mengambil langkah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan tugas dan fungsinya.

"Jika sudah ada upaya untuk melakukan hal seperti itu, Bawaslu harus lebih ekstra ketat untuk mengawasi, memantau dan memastikan agar Caleg tersebut tidak melakukan hal itu (Money Politik-red)," tegasnya.

Untuk diketahui, tindak pidana politik uang itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dibagi dalam 3 kategori yakni pada saat kampanye, masa tenang dan saat pemungutan suara. Bahkan, praktik politik uang yang dilakukan pada masa tenang akan lebih berat sanksinya, dimana pelakunya bisa dikenakan ancaman pidana yaitu kurungan penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 46 juta.

Hingga berita ini diterbitkan, DAH belum berhasil dihubungi untuk dapat dimintai keterangan lebih lanjut. (Pri)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Kampanye Pemilu 2024 sudah berakhir pada 10 Februari 2024 kemarin. Hari ini, tepatnya 11-13 Februari 2024 memasuki masa tenang. Dan pada 14 Februari 2024 hari pencoblosan.

Masa tenang merupakan masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. Bagi siapapun yang melanggar, tentu ada sanksinya.

Menurut Anggota KPU Idham Holik menyatakan, hari tenang adalah hari yang benar-benar tenang dan tidak ada aktivitas kampanye, agar pemilih memiliki kebebasan dan ketenangan dalam menentukan pilihan politiknya.

"Mungkin hanya Indonesia yang memulai konsep hari tenang. Hari tenang adalah ciri khas pemilu Indonesia," ucap Idham, di Jakarta, baru-baru ini.

Idham mengajak semua pihak untuk memastikan bahwa media harus mematuhi aturan tentang hari tenang, karena hari tenang adalah salah satu dari 11 tahapan pemilu.

Diketahui, aturan masa tenang Pemilu 2024 diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam aturan tersebut, yang dimaksud masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye Pemilu.

Sehingga, nantinya sudah tidak ada lagi Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih terpasang baik terhadap calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) maupun terhadap peserta Pemilu lainnya.

Dalam aturan yang berlaku selama masa tenang juga dilarang untuk melakukan kampanye melalui baik secara langsung maupun tidak langsung, baik melalui media cetak, elektronik, sosial media, maupun dalam bentuk apapun yang dapat dianggap sebagai bentuk kampanye.

Selain itu, juga dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat memengaruhi pemilih, seperti pemberian hadiah atau barang, serta penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.

Seluruh peserta Pemilu, baik calon maupun tim kampanye, wajib untuk mematuhi aturan dan larangan yang berlaku selama masa tenang. Bagi yang melanggar sanksi pidana siap menanti.

Pasal 523 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 2027 tentang Pemilu menyebutkan ;

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Selama masa tenang, media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

Aturan lainnya, selama masa tenang, lembaga survei dilarang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan hukuman pidana penjara 1 tahun dan denda belasan juta rupiah.

Pasal 509 UU 2017 tentang Pemilu menyebutkan ;

Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). ***

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Dr. Tuti Nurcholifah Yasin, MM., Caleg DPR-RI dari Partai Nasdem Nomor Urut 2 menggelar sosialisasi dan memberikan edukasi politik kepada masyarakat di Dusun Krajan, Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang Rabu (7/2/24).

Tak sendiran, kehadirannya di Rengasdengklok didampingi dan disambut baik oleh Kader Nasdem di Kecamatan Rengasdengklok.

Dalam kesempatannya, Perempuan yang lebih akrab disapa Teh Tuti Yasin tersebht mengajak warga Kecamatan Rengasdengklok untuk mensukseskan pelaksanaan Pileg (Pemilu Legislatif) dan Pilpres (Pemilu Presiden) 2024.

Manurutnya, memberikan hak politik di Pemilu 2024 baik pada Pilpres maupun Pileg, merupakan ajang proses pengujian kedaulatan rakyat yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Lebih lanjut, Tuti Yasin juga mengungkapkan rasa bahagianya, karena dapat bersilahturahmi dengan masyarakat di Dusun Krajan, Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok, sehingga dapat menyampaikan pesan politik secara langsung kepada masyarakat.

"Alhamdulillah, saya merasa bahagia dan senang dapat bersilaturahmi dengan warga masyarakat Dusun Krajan, Desa Karyasari bersama para kader Nasdem. Ternyata, di Kecamatan Rengasdengklok banyak kader militan Nasdem yang solid," ungkapnya.

"Di Pemilu Legislatif 2024 nanti, Nasdem harus menjadi pemenang dengan perolehan suara mayoritas dan signifikan raihan suaranya," tambahnya.

Selain itu, Tuti yasin juga menegaskan bahwa pada Rabu 14 Februari 2024 nanti, warga harus datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) di wilayahnya masing-masing.

"Untuk Caleg Nasdem DPR-RI Nomor Urut 2, saya sendiri. Sementara Pilpres pilih Capres Anis - Muhaimin Nomor 1," tegasnya.

Sementara itu, Ketua PAC (Pimpinan Anak Cabang) Partai Nasdem Kecamatan Rengasdengklok menyampaikan bahwa, Tuti Yasin harus didukung secara maksimal oleh para kader Nasdem dan fungsionaris PAC di Kecamatan Rengasdengklok.

"Kita harus kerja keras, antarkan Teh Tuti Yasin sebagai Caleg DPR-RI di Kabupaten Karawang, Purwakarta dan Bekasi, agar terpilih jadi wakil rakyat dari Nasdem dalam hasil Pemilu Legislatif 2024 nanti," ucapnya.

Selain itu, senada dengan yang disampaikan Tuti Yasin, dirinya juga menegaskan kepada para kadernya, agar dalam Pilpres nanti memilih AMIN (Anis - Muhaimin) sebagai Capres dan Cawapres dengan Nomor Urut 1 yang dimana Paslon tersebut di usung oleh Partai Nasdem. (Rey)*

Editor : Nunu Nugraha