Jendela Berita

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Tempat usaha BROTHERHOOD CAFÉ diduga melakukan penjualan minuman berlakohol tanpa memiliki Izin Penjualan.

Tempat usaha tersebut diduga tidak mengantongi izin SIUP-MB, Izin SKPL-B. izin SKPL-C, izin SKP-B, izin SKP-C serta tidak mengantongin izin NPPBKC selama melakukan kegiatan usahanya. Hal itu diungkapkan oleh Andhika Kharisma, S.H.,CPL. Selaku Ketua LBH DPP LSM F-12, menurutnya berdasarkan investigasi yang dilakukan dan informasi yang dihimpun dari masyarakat, tempat usaha BROTHERHOOD CAFE setiap hari melakukan penjualan minuman berlakohol diserta event live Disk Jokey (DJ).

Tak hanya itu, tempat usaha BROTHERHOOD CAFÉ pun melakukan penjualan minuman berlakohol dengan cara melakukan promosi melalui media elektronik (sosial media) dengan akun Instagramnya bernama “@brotherhoodcafekarawang”.

Manurut Andhika Kharisma, S.H.,CPL selaku Ketua LBH DPP LSM F-12, dirinya telah melaporkan hal tersebut ke Bupati Karawang, Ketua Komisi II DPRD Kab. Karawang, Disperindag Kab. Karawang Satpol PP Kab. Karawang dan Polres Karawang serta Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea Cukai Purwakarta atas pelanggaran Perda Kab. Karawang No. 11 Tahun 2021 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pemberantasan Peredaran Minuman Berlakohol serta pelanggaran Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Pelanggaran Pasal 106 ayat (1) Jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Kembali menurut Andhika Kharisma, S.H.,CPL. Diharapkan dengan adanya Laporan yang dilayangkan tersebut pemerintah setempat beserta stakeholder terkait dapat melakukan penertiban dengan cara menghentikan penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh tempat usaha tersebut atau yang lebih parahnya tempat usaha tersebut dilakukan penutupan sementara sebelum mengantongi izin dimaksud. (Pri)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Maraknya penjualan minuman berlakohol tidak dibarengi dengan kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan pengurusan izin penjualan atau bahkan tidak mengantongin izin penjualan, dirasa akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan.

Sejatinya, Penjualan minuman beralkohol telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Jo. Pasal 14 ayat (7) UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman berlakohol serta Pasal 2 ayat (2) PMK No. 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Maka berdasarkan hal tersebut, setiap orang yang hendak berusaha dalam melakukan penjualan minuman berlakohol wajib mengantongi izin. Baik izin SIUP-MB, izin SKPL-B, SKPL-C, izin SKP-B dan izin SKP-C yang dikeluakan oleh Dinas Perindustrian dan Pergadangan di daerah tempat berusaha serta izin NPPBKC yang dikeluarkan oleh Instansi Bea Cukai.

Di Kab. Karawang sendiri, terdapat banyak sekali Tempat Hiburan Malam (THM) yang dalam kegiatan usahanya melakukan penjualan minuman beralkohol golongan B dan C yang patut diduga belum mengantongi izin.

Ditambah lagi telah terbitnya Perda Kab. Karawang No. 11 Tahun 2021 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pemberantasan Peredaran Minuman Beralkohol dirasa sangat diharapkan akan menjadi payung hukum dalam pengendalian peredaran minuman berlakohol.

Berangkat dari hal tersebut, LBH DPP LSM F-12 telah melaporkan dugaan penjualan minuman berlakohol yang dilakukan oleh tempat usaha “BROTHERHOOD CAFE” tanpa mengantongi izin penjualan dan di duga tidak mengantongi izin NPPBKC.

Menurut Andhika Kharisma, S.H.,CPL. Selaku Ketua LBH DPP LSM F-12 laporan tersebut telah dilayangkan kepada Bupati Kab. Karawang, Komisi II DPRD Kab. Karawang, Disperindag Kab. Karawang Satpol PP Kab. Karawang dan Kepolisian Resor Karawang serta Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea Cukai Purwakarta.

Dengan adanya laporan tersebut, diharapkan seluruh pelaku usaha penjualan minuman berlakohol akan taat serta patuh terhadap peraturan. (Pri)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Usai keluar surat keputusan (SK) kepengurusan baru Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (KB FKPPI) Kabupaten Karawang periode 2023-2028 berselang setelah hampir satu bulan dari muscab, FK FKPPI Karawang siap menjadi lembaga yang melesat maju dan mandiri.

“FKPPI Karawang yang saya pimpin kedepan itu bisa maju dan mandiri dengan implementasikan program kerja yang telah disepakati dalam rapat di Villa Tepas Bentang beberapa waktu lalu, yakni bekerjasama dengan sejumlah perusahaan di Jakarta yang produknya bisa dipasarkan atau dijual di seluruh Indonesia,” kata Ketua KB 10.19 FKPPI Kabupaten Karawang terpilih, Ir. Bambang Sulistyo,S.H., kepada awak media, Senin (5/6/2023).

Bambang memaparkan, produk perusahaan tersebut bisa diterapkan baik di pabrik-pabrik maupun di perumahan-perumahan.

“Kami sudah satu langkah kedepan dengan telah membuat MoU kepada perusahaan tersebut,” ujar mantan manajer perusahaan ternama di Kabupaten Karawang ini.

Bambang sedikit berikan bocoran produk perusahaan yang digandeng pihaknya berhubungan dengan energi baru terbarukan yang sangat membantu kehidupan manusia.

Bambang berharap setelah pihaknya bekerjasama dengan perusahaan maka kelak dari berwirausaha itulah bisa mewujudkan organisasi yang mandiri dan maju sehingga memberikan manfaat, baik untuk anggota dan masyarakat sekitarnya bahkan bagi seluruh bangsa Indonesia.

“Bila anggota kami mampu menjual produk ini maka bisa menghasilkan penghasilan baik bagi mereka sendiri dan kas untuk organisasi,” ucapnya yang juga seorang pengusaha properti seperti Guest House di Solo, kost di Karawang, konsultan engineering dan konsultan hukum.

Dengan menggandeng industri, Bambang juga berharap mampu membawa anggota KB FKPPI Karawang lebih produktif dengan menjadi wirausaha.

“Seperti itulah idealnya yang saya harapkan dari anggota FKPPI Karawang kedepannya bisa menjadi wirausaha,” tandasnya.

Di ujung pembicaraan, pria kelahiran Palembang berusia 63 tahun namun masih terlihat bugar ini menyampaikan sebuah filosofi Jawa yang menjadi pegangan hidupnya, yakni ‘Urip iku Irup’ yang artinya hidup itu menyala bisa bermanfaat bagi orang lain.

“Makna filosofi ini luar biasa bahwa kita dilahirkan di dunia ini bukan untuk berdiri sendiri, berkuasa dan semua hanya untuk diri sendiri, akan tetapi kita lahir untuk saling memberi, saling menolong dan saling membantu sesama,” tutupnya. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Ali Mubarok (44) warga perumahan Graha Puspa Blok B2 No. 53 RT. 04/03 Kelurahan Karangpawitan kecamatan Karawang Barat dikabarkan hilang meninggalkan rumah sejak hari Minggu (28/5/2023).

Setelah melakukan pencarian ketempat saudara dan tempat lainnya namun belum berhasil juga diketemukan oleh istrinya, Karni.

Karni menjelaskan, suaminya Ali Mubarok pada hari Minggu (28/5/2023) sekitar pukul 14.00 WIB, diketahui hendak berangkat ke rumah Pak Wito yang juga rumahnya berada di komplek perumahan Graha Puspa Kepuh Karangpawitan untuk mengantarkan uang DP pesanan hewan sapi kurban untuk Idhul Adha tahun 2023.

"Suami saya waktu mau pergi bilang bahwa dia akan ke rumah Pak Wito bermaksud menyerahkan uang DP pembayaran hewan sapi untuk idul Adha," ucap Karni kepada Media, Sabtu (3/6) di kediamannya.

Diketahui, Ali Mubarok tinggal di rumah bersama istri dan kedua anaknya. Kesehariannya Ali bekerja di salah satu perusahaan di wilayah Cikarang dan menjabat sebagai Ketua RT 04 di lingkungan perumahan Graha Puspa Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat.

"Kejadian ini sangat mengkhawatirkan keluarga. Anak-anak juga pada nanyain ayah nya. Saya sangat khawatir pak," keluhnya.

Sejak meninggalkan rumah, hingga saat ini Ali Mubarok tidak diketahui keberadaannya. Pihak keluarga pun melakukan pencarian ke wilayah Karawang dan Cikarang. Namun upaya pencarian yang dilakukan tidak membuahkan hasil.

Namun, pihak keluarga hingga kini belum berani melapor dan meminta bantuan pihak terkait untuk melakukan pencarian Ali Mubarok.

"Saat ini kami belum lapor ke polisi pak. Tapi, in Syaa Alloh, Nanti saya akan lapor ke polisi juga" ucapnya. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR -
Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain di kalangan masyarakat, baik antar keluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antar pemangku kepentingan (pengusaha, BUMN dan pemerintah-red). Hal tersebut menjadikan dasar dari pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diturunkan ke masing-masing daerah, mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota diberbagai daerah.

Dengan dicanangkannya program tersebut, tentunya masyarakat merasa sangat terbantu. Karena selain prosesnya mudah, dan juga cukup terjangkau dalam segi biaya.

Namun, hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan yang terjadi di Desa Kertamulya Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. Pasalnya, didesa tersebut disinyalir adanya praktek pungli hingga belasan juta rupiah.

Semua bermula pada Tahun 2022 lalu, untuk Desa Kertamulya mendapatkan kuota sebanyak kurang lebih kisaran 1100 (seribu seratus) bidang tanah dengan Program PTSL, terdiri dari tanah darat dan tanah sawah. Akan tetapi, biaya yang di kenakan kepada salah seorang pemohon dari satu bidang tanah sawah ada yang mencapai belasan juta rupiah.

Hal tersebut di keluhkan oleh H. Arifah sebagai salah satu Pemohon dalam membuat sertifikat tanah, sebagai mana apa yang di sampaikan TM (inisial) selaku orang kepercayaan dari pemilik tanah H. Arifah, dirinya mengungkapkan bahwa dalam pembuatan sertifikat sawahnya dikenakan biaya hingga 15 juta rupiah.

"Kami salah satu kepercayaan dari pemilik tanah, untuk pembuatan sertifikat tanah sawah di kenakan biaya mencapai 15 Juta (lima belas juta rupiah)" ungkapnya

Berdasar keterangan TM, awalnya pemilik tanah memohon kepada salah satu staf pemerintah desa inisial YD, agar di buatkan sertifikat 1 bidang tanah sawah seluas setengah hektar yang di daftarkan dalam program PTSL. Namun,

"Dari salah satu oknum staff pemerintah desa, kami di kenakan biaya, awal di minta 25 juta, turun jadi 15 juta, dan itu sudah kami bayar tunai 15 juta, dengan dalih banyak yang harus di urus, dengan terpaksa kami menuruti nya, walaupun biaya tersebut sangat mencekik," tutur TM.

Sementara itu, Anton selaku Kepala Desa Kertamulya pun membenarkan adanya biaya yang mencapai 15 juta tersebut, namun dirinya mengucapkan bahwa hal tersebut dilakukan oleh salah satu staff didesanya tanpa konfirmasi kepadanya selaku Kepala Desa.

"Benar, yang meminta biaya tersebut adalah salah satu staff didesa kami YD (inisial), akan tetapi, biaya yang di minta sama staff kami sebesar 15 juta itu tanpa memberikan informasi kepada saya selaku Kepala Desa," ucapnya.

Lebih lanjut, Anton sangat menyesalkan terkait adanya pungutan tersebut, karena selaku Kepala Desa, dirinya tidak pernah mengintruksikan hal tersebut kepada staffnya, juga akan melakukan pemanggilan terhadap staff tersebut, guna menegaskan tentang tanggungjawab untuk melakukan pengembalian uang sebesar 15 juta rupiah tersebut.

"Kami juga sangat menyesalkan perbuatan staff kami. Pada dasarnya, kami selaku Kepala Desa, tidak pernah mengintruksikan seperti itu. Coba nanti akan kami panggil staff kami, sampai dimana pertanggungjawabannya, agar secepat nya biaya sebesar 15 juta akan segera di kembalikan," tegasnya.

Sementara itu, oknum staff YD ketika beberapa kali dihubungi melalui panggilan telpon seluler malah tidak aktif, bahkan dari pemohon pun mencoba untuk mendatangi rumah kediaman YD, namun menurut keterangan pihak keluarganya menerangkan bahwa YD sudah lama tidak pulang ke rumah.

Menyikapi hal tersebut, Joko yang merupakan pihak Saber Pungli Karawang ketika dikonfirmasi melalui pesan aplikasi WhatsApp menjawab bahwa pihaknya berencana untuk menindaklanjuti dan akan segera kelapangan.

"Nanti rencana saber akan turun ke lapangan, mohon waktu," singkatnya pada Senin (29/5/2023). (Pri)*