Bulan: Mei 2024

IMG-20240515-WA0031

Soroti Kinerja KPU Kuningan, Ketua PD Ikatan Pelajar Muhammadiyah : “Netralitas dalam Batas, Trabas Habis Sampai Bablas”

Achmad Irsyad Imanuddin,
Ketua PD. Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kuningan

Jendela Jurnalis Kuningan, JABAR - Pasca diumumkannya hasil tes tertulis seleksi anggota PPK yang kemudian harus melewati tahap wawancara terlebih dahulu, mencuat ke permukaan sebuah fakta mencengangkan bahwa ada peserta seleksi PPK yang diloloskan untuk masuk dalam 10 besar tanpa mengikuti tahapan wawancara. Sungguh ironi, sebuah tindakan yang menodai proses tahapan yang di terapkan sedemikian rupa seakan hancur lebur karena ulah dan tingkah polah komisioner KPU yang acuh terhadap ketetapan dan aturan yang berlaku.

Apakah memang semudah itu untuk merubah aturan? Menyepelekan asas yang kata nya JURDIL dan LUBER ? ketua KPU Kabupaten Kuningan dan seluruh jajaran nya telah mengkhianati kepercayaan publik. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang adil dan bebas dari kecurangan, justru disuguhi dengan pemandangan yang hina ini. Tindakan ini tidak hanya mencoreng nama baik KPU Kabupaten Kuningan, tetapi juga mengancam kredibilitas penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan.

Dalam situasi seperti ini, penting bagi pihak berwenang untuk melakukan investigasi yang menyeluruh dan transparan, dalam hal ini kami mendesak DKPP untuk menyelidiki kasus ini. Ketua KPU Kabupaten Kuningan harus memberikan penjelasan yang memadai mengenai hasil dari tahapan seleksi tersebut yang seolah adanya tendensi terhadap peserta seleksi PPK tertentu, apakah ini semata demi meloloskan hasrat birahi sebuah kepentingan politik? Tanpa penjelasan yang jelas dan bukti yang kuat, publik akan terus dibayangi oleh kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap integritas KPU. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama.

Tidak cukup hanya dengan penyelidikan internal, ketua KPU Kabupaten Kuningan harus segera diberhentikan dari jabatannya untuk memastikan proses investigasi berjalan tanpa hambatan. Segeralah mawas diri para pelacur demokrasi! Jangan malah tunggang langgang dan menganggap semua nya baik baik saja, sedangkan fakta di lapangan banyak bermunculan keanehan keanehan yang menggambarkan seleksi hanya jadi formalitas belaka, bahkan parahnya lagi beredar daftar hadir pertemuan calon ppk satu hari sebelum pengunguman yang ternyata isi nama nama dari daftar hadir tersebut semuanya masuk sebagai PPK terpilih.

Dikutip dari tulisan :
Achmad Irsyad Imanuddin,
Ketua PD. Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kuningan

IMG-20240514-WA0034

FGD dan Bimtek Kades jadi Pertanyaan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi

BN Holik Qhodratullah, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi

Jendela Jurnalis Bekasi, JABAR - Kritik pedas dari Ketua Umum Sniper Indonesia tentang diselenggarakannya Focus Group Discussion (FGD) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dengan para pengusaha limbah tentang pelaksanaan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Tentang Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non - B3), diamini oleh BN Holik Qhodratullah selaku Ketua DPRD Kabupaten Bekasi.

Menurutnya, apa yang diungkapkan oleh Ketua Umum Sniper merupakan hal yang logis dan sebagai masukan bagi pemerintah baik eksekutif maupun legislatif.

"Pada persoalan ini, peran DPRD adalah pembuat Undang - Undang, maka seyogyanya hal yang bersifat menuju satu keputusan atau kebijakan harus dikaji dan didiskusikan bersama dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat," ujarnya. Selasa (14/5/24).

"Sebagai lembaga pengontrol pemerintah, legislatif harus mengetahui program pemerintah dalam setiap kebijakany, tidak boleh beranggapan bahwa ada kepentingan politis dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh eksekutif, Melainkan harus murni untuk memenuhi kbutuhn seluruh masyarakat," tegasnya.

Menyinggung persoalan lain, pasca kegiatan studi tiru (Bimtek) yang diikuti oleh seluruh Kepala Desa dan Ketua BPD se-Kabupaten Bekasi yang diselenggarakan selama 5 hari di Bali. Pada saat dimintai komentarnya beliau mengungkapkan, "Kegiatan studi tiru atau Bimtek Kades dan ketua BPD di Bali saya memandang itu sah-sah saja, selama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memperdalam kompetensi para Kades dan Ketua BPD, namun kami sebagai lembaga DPRD yang turut mengesahkan Anggaran dalam berbagai kegiatan. Idealnya, jika kegiatan Bimtek tersebut menggunakan anggaran APBD Kabupaten Bekasi, maka seharusnya pimpinan DPRD dan bila perlu Forkopimda disertakan dong. Sementara ini tidak, ada apa?" ungkap BN Holik penuh tanya.

Terakhir beliau berucap, "Saya tidak menyalahkan siapapun namun mempertanyakany pada penyelenggara. Apakah ada unsur kepentingan politisnya juga? Silahkanlah masyarakat yg menilainya," pungkasnya. (red)*

IMG-20240513-WA0038

Wakil Ketua DPC PPP Karawang Ingatkan DPC Tak Tergesa – Gesa Deklarasikan Dukungan di Pilkada 2024

Iqbal Tawakal, S.E., M.M., Wakil Ketua DPC PPP Karawang

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Wakil Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Karawang, Iqbal Tawakal, S.E., M.M., mengingatkan Ketua DPC PPP Kabupaten Karawang tidak tergesa - gesa mendeklarasikan dukungan kepada Bakal Calon Bupati (Bacabup) di Pilkada Karawang tahun 2024.

Pasalnya, Iqbal menganggap masih cukup lamanya pendaftaran Bacabup dan Bacawabup pada tahapan Pilkada Karawang, yakni pada 26 Agustus mendatang, membuat konstelasi perhelatan Pilkada dinilai masih sangat dinamis.

"Pendaftaran Bacabup/Bacawabup berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 kan dibuka pada 26 Agustus, itu artinya kan masih sekitar Tiga Bulanan lagi, dan itu waktu yang masih cukup lama," ujarnya.

"Maka saya ingatkan agar Ketua DPC PPP tidak tergesa - gesa dalam mendeklarasikan dukungan ke salah satu Bacabup," imbuhnya.

Menurut Iqbal, masih cukup lamanya pendaftaran Bacabup/Bacawabup di Pilkada Karawang, berdampak pada konstelasi politik masih sangat dinamis dan cair.

"Masih terlalu dini jika PPP mendeklarasikan dukungan pada salah satu Bacabup, kondisinya masih sangat dinamis, nama - nama Bacabup yang masuk pada bursa Pilkadapun belum jelas akan diusung oleh partai atau koalisi partai mana saja, begitupun dengan partai - partai, baik yang akang mengusung maupun mendukung juga saya liat masih pada proses penjajakan satu sama lain," katanya.

Lebih lanjut Iqbal menyinggung amanat DPP PPP pada saat Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) DPW PPP Jawa Barat yang tidak boleh diabaikan, dimana DPP dengan tegas mengintruksikan DPC untuk cermat dalam menentukan dukungan dan usungannya.

"Mengingat amanat Waketum DPP Ibu Hj Ermalena dalam Rapimwil DPW PPP lalu, bahwasanya ia mengintruksikan kepada seluruh DPC dan DPW untuk cermat dalam memberikan dukungan atau usungannya terhadap Bacabup, dengan melihat hasil survei sebagai salah satu indikator penilaiannya," ungkapnya.

"Intruksi itu tentu harus diindahkan oleh seluruh DPC, sebab keleluasaan yang diberikan DPP kepada DPC untuk menentukan dukungan dan usungan, sebagaimana yang tertuang dalam PO Nomor 13 Tahun 2024, tidak kemudian dilakukan dengan seenaknya, tentunya tetap harus melalui proses yang panjang dengan melibatkan penilaian dari DPW dan DPP," tambahnya.

Terakhir, Iqbal kembali menegaskan agar DPC PPP Kabupaten Karawang lebih komprehensif dalam menentukan dukungannya.

"PPP Karawang hari ini harus lebih komprehensif dalam menentukan dukungan, kendati kita hanya mendukung, karena tidak memiliki keterwakilan di parlemen, tapi itu tidak menjadi alasan partai berlambang Ka'bah untuk diobral," katanya.

"Justru di momentum Pilkada saat ini, harus bisa mengangkat keterpurukan PPP khususnya di Karawang, untuk PPP kedepan yang lebih baik, tentunya dengan bisa bergabung mendukung Cabup/Cawabup yang berpotensi menang dan komitmen," tandasnya. (red)*

IMG-20240504-WA0069

Harapkan Perhatian dari Pemkab Karawang, Warga Kampung Kopi Keluhkan Kondisi Jalan yang Rusak dan Memprihatinkan

Foto kondisi jalan yang rusak dan berlumpur

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Warga Kampung Kopi, RT/RW 09/05, Desa Kutalanggeng, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang mengeluhkan rusaknya akses jalan yang tak kunjung diperbaiki.

Seperti yang dikeluhkan Rukman, bahwa kondisi jalan yang sudah lama rusak tersebut tak pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah.

"Kondisi tersebut sudah dialami warga bertahun-tahun tanpa adanya perhatian dari pemerintah. Apalagi, jalan ini merupakan akses utama desa kami, jika turun hujan kami sulit untuk beraktifitas," keluhnya. Sabtu (4/5/24).

Rukman juga menuturkan bahwa akses jalan tersebut belum tersentuh rabat beton maupun aspal. Sehingga kondisinya selalu licin dan berlumpur jika diguyur hujan. Bahkan, warga kerap terjatuh saat melintasi jalanan tersebut.

"Dari dulu jalan ini tak pernah di aspal. Kalau jalan masih kondisi tanah merah gitu setiap habis hujan banyak warga yang terjatuh saat menggunakan jalan itu," tuturnya.

Kondisi jalan yang terlihat terjal dan berlumpur

Menurutnya, akses jalan yang secara kewenangannya berada dibawah Pemkab Karawang tersebut dinilai warga sudah rusak parah dan tak layak dilalui. Apalagi, warga disekitar yang mayoritas memiliki aktifitas keseharian dengan berkebun dan bertani kerap kesulitan mengeluarkan hasil panen, terlebih dalam kondisi jalan yang masih rusak.

Lebih lanjut, Rukman menjelaskan bahwa di Kampung Kopi itu sendiri ada sekitar hampir 20 rumah penduduk, yang dimana dalam kesehariannya selalu mengunakan jalan tersebut. Namun sayangnya, hingga saat mereka tak kunjung mendengar kabar bahwa jalan tersebut akan dibangun.

"Karena akses jalan ini sangat sulit untuk dilalui oleh masyarakat Kampung Kopi, apalagi jalan ini kalau musim hujan sangat licin dan banyak anak sekolah yang melintas. Maka dari itu, saya sangat berharap agar Pemkab Karawang bisa segera memperbaiki jalan ini," harapnya.

Untuk diketahui, jalan tersebut merupakan salah satu akses bagi masyarakat Kampung Kopi, walaupun sebenarnya masih ada jalur lain, namun jaraknya terbilang sangat jauh. (Pri)*

IMG-20240502-WA0034

Aliran Listrik Sering Padam Saat Malam Hari, Warga di Dua Kecamatan Siap Geruduk PLN Cabang Kosambi

Tangkapan layar postingan akun facebook Bang Dacek Labrak

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Masyarakat yang bertempat tinggal di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Cilamaya Kulon dan Kecamatan Tempuran beberapa hari ini sering mengeluhkan tentang padamnya aliran listrik di tempat tinggal mereka, terutama saat sore menjelang malam.

Alasannya, padamnya aliran listrik dalam 1 minggu ini sering terjadi hampir setiap hari. Terlebih disaat penerangan dibutuhkan, padamnya aliran listrik saat sore menjelang malam hari dirasakan sangat mengganggu dan membuat resah lantaran waktu beristirahat saat berkumpul bersama keluarga usai seharian beraktifitas, kini malah dibuat tak nyaman.

Salah satu keluhan tersebut seperti yang dilontarkan oleh seorang warga di Kecamatan Tempuran. Dirinya mengatakan bahwa diwaktu pelanggan PLN membutuhkan tenaga listrik, aliran listriknya malah padam.

"Itulah, kalau sudah menjelang sore mulai mati lampu. Kenapa harus malam? padahal di jam-jam itulah kita butuh listrik," keluhnya. Kamis (2/5/24).

Keluhan lainnya pun muncul dari salah satu masyarakat lainnya yang berdomisili di wilayah Kecamatan Cilamaya Kulon. Menurutnya, terlalu seringnya aliran listrik padam, tentunya akan berdampak buruk pada kinerja alat elektronik yang dimana sumber tenaganya mengandalkan aliran listrik.

"Enggak tau kenapa, ini dari kemarin listrik sering padam. Kalau begini terus saya takut nanti berdampak kerusakan pada alat elektronik seperti lemari es, freezer dan alat elektronik lainnya," ungkapnya.

Menyikapi ramainya keluhan pelanggan PLN di 2 Kecamatan tersebut, bahkan ada salah satu akun media sosial facebook yang meluapkan kekecewaannya melalui postingan facebook. Seperti dalam postingan akun facebook bernama "Bang Dacek Labrak" yang menginisiasi adanya pergerakan untuk menggeruduk atau mendemo kantor PLN Cabang Kosambi (UPJ Kosambi), alasanya adalah karena seringnya pemadaman aliran listrik tanpa adan pemberitahuan atau sosialisasi kepada masyarakat.

"Terkhusus jalur Desa Sumurgede, Manggungjaya, Tegalurung dan Tempuran. Mangga kepada warga yang merasa dirugikan atau syukur-syukur ada koordinator di masing-masing Desa yang siap gerak dengan saya, untuk melakukan audensi dan sekaligus minta pertanggungjawaban dari pihak PLN," tulis akun facebook "Bang Dacek Labrak" dalam postingannya yang diunggah pada Selasa dini hari (2/5/24) tersebut.

Bahkan, masih dalam postingan facebooknya, Ia menegaskan bahwa jika masih terjadi adanya pemadaman tanpa pemberitahuan, Kepala Kantor Cabang PLN Kosambi (UPJ Kosambi) diminta untuk dipindahtugaskan.

"PLN mohon disikapi dengan bijak, ini keluhan masyarkat bawah," tegasnya dalam postingan tersebut seraya menandai akun facebook Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Bupati Karawang, Anggotan Dewan Tingkat Provinsi Jawa Barat, dan PLN 123 serta menandai 32 akun facebook lainnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PLN Cabang Kosambi (UPJ Kosambi) belum dimintai penjelasannya. Bahkan, saat beberapa kali dicoba dihubungi melalui nomor hotline center PLN UPJ Kosambi pun jaringannya dalam keadaan sibuk. (Pri)*