Bulan: Februari 2024

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Perluasan program bantuan sosial yang terus ditingkatkan merupakan komitmen pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di NKRI (Negara Kesatuan Republik ndonesia),
seperti melalui program penyaluran berbagai bantuan sosial seperti PIP (Program Indonesia Pintar), JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), kemudian KIS (Kartu Indonesia Sehat), PKH (Program Keluarga Harapan), BLT (Bantuan Langsung Tunai), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) hingga program bansos (bantuan sosial) lainnya.

Namun sayangnya, berbagai program bansosdari pemerintah baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten ini, belum sepenuhnya dirasakan oleh keluarga kurang mampu / miskin di Desa Gempol, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

Hal tersebut berdasarkan fakta yang diungkapkan oleh beberapa warga, yang merasa tidak pernah mendapatkan bansos dari program-program pemerintah tersebut hingga mengeluhkan dan berharap, agar pemerintah setempat dapat memasukan data dirinya sebagai KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dalam program - program bantuan sosial tersebut. Jum'at (2/2/24).

Seperti yang diungkapkan Inem (57) dan Edah (55), dimana keduanya merupakan seorang janda, warga Dusun Kalenraman Utara, RT. 01 RW. 05, kepada awak media, bahkan ungkapan tersebut dilontarkan dibarengi dengan isak tangis.

"Unggal aya bantuan nanaon ti pemerintah ge tara kabere, meni teungteuingeun pisan.
Geus sababaraha kali menta dipanguruskeun oge ka RT jeung pagawe desa sejena eweh nu mampuh, teu cara kadulurna kabeh mararenang bansos. Lamun ditanya pagawe desana ngan ngajawab majar nya kumaha ieu mah tidituna ceunah, emangna pamarentah pusat nyahoen ka masyarakat anu didesa hiji-hijina? meren kabeh oge hasil pendataan jeng pengajuan ti pagawe desa, buktina dulur namah anu tadina teu menang jadi mararenang," ungkapnya dengan bahasa Sunda.

Jika diartikan kedalam bahasa Indonesia :

"Setiap ada bantuan dari program - program bansos apapun dari pemerintah, tidak pernah kebagian sama sekali, sungguh keterlaluan banget. Sudah beberapa kali, meminta bantuan untuk diuruskan ke pak RT dan aparat desa lainnya tidak ada yang mampu. Tapi giliran saudaran-saudaranya semua mendapatkan bantuan sosial. Kalau saya bertanya pegawai desanya cuma menjawab ya gimana ini kan dari sananya katanya, Emangnya pemerintah pusat tahu semua masyarakat yang didesa satu persatu? tentunya kan hasil pendataan dan pengajuan dari aparat desa, buktinya saudaranya yang tadinya tidak dapat bansos sekarang dapet semuanya," ungkapnya.

Hal senada pun disampaikan beberapa warga desa lainnya, diantaranya dilontarkan oleh Nengsih (54), Warga Dusun Pasar Gempol Selatan, RT. 02 RW. 02, serta Niti dan Junaenah, warga Dusun Kalenraman Utara, RT. 01 RW. 05, Desa Gempol, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang.

Nengsih mengatakan, bahwa dirinya sewaktu masih Lurah Agus Subhan (Alm) menjabat, setiap kali ada bansos, dirinya selalu mendapatkannya.

"Aneh, waktu jamannya Lurah Agus Subhan (Alm), keluarga kami selalu mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, tapi setelah Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) yang baru, kemudian terpilih Kades Eman Sulaeman (Ocan), malah hilang dan tidak mendapetkan apa-apa," keluhnya.

"Kami pun sudah memohon kepada aparat pemerintahan desa, agar kami diajukan lagi sebagai KPM dari program bansos tersebut, tapi jawaban dari pegawai desa ada-ada saja, katanya waktu dipoto rumahnya mental terus. Padahal, rumah kami lebih jelek kalau dibandingkan dengan rumah orang yang mendapatkan bantuan sosial lainnya, dan kalau dilihat, jelas-jelas mereka adalah keluarga lebih mampu. Mohon maaf, bukan berarti kami iri dengan orang lain, tapi setidaknya untuk menjadi bahan evaluasi, dan seharusnya Pemerintah Desa Gempol lebih memperhatikan kami keluarga yang kurang mampu dan sudah Lansia (Lanjut Usia)," tambahnya.

Lebih lanjut, ketika mereka ditanya oleh wartawan, tentang apa yang menjadi harapan mereka dengan mengeluhkan hal tersebut, mereka serempak menjawab bahwa berharap agar dapat lebih diperhatikan lagi oleh pemerintahan didesanya.

"Harapan kami, semoga apa yang kami keluhkan ini dapat diperhatikan oleh Pemerintah Desa Gempol, khususnya oleh Kades Eman Sulaeman (Ocan), dan PSM (Petugas Sosial Masyarakat) atau TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Banyusari), agar bisa membantu kami yang jelas-jelas keluarga kurang mampu (miskin), agar dicatat sebagai KPM dari program-program pemerintah terkait bantuan sosial seperti BLT-DD, BPNT, PKH dan lain-lainnya," harapnya.

Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa jika seandainya Pemerintah Desa atau petugas Kecamatan Banyusari yang berkaitan dengan Bansos tidak bisa membantu, mereka memohon kepada Wartawan agar menyampaikan berita ini kepada Kemensos atau bahkan ke Presiden agar kemudian bisa membantu rakyat miskin diwilayahnya. (red)*

Editor : Nunu Nugraha

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Pemkab Karawang melalui OPD Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 di Hotel Mercure, Kamis (1/2/2024).

Dalam forum yang bertemakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Insfrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan tersebut menghadirkan sejumlah pemateri, di antaranya Plt Kepala Dinas PUPR Karawang Rusman Kusnadi, Prod. Dr. Dedi Mulyadi selaku akademisi dan Rektor UBP Karawang dan Jajang dari Inspektorat Karawang.

Kepala Bappeda Karawang, Dindin Rachmady, mengatakan, forum ini dilaksanakan agar terjadi sinergitas sejumlah pihak di antaranya pemerintah daerah dan pemerintahan desa untuk menyusun rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan.

"Misalkan pembangunan insfrastruktur yang sduah dibangun di periode sebelumnya harus diperhatikan keberlanjutannya di periode selanjutnya," ucapnya.

Menurutnya, merencanakan pembangunan daerah sama halnya merencanakan kinerja organisasi dan merencanakan kinerja organisasi sama halnya merencanakan kinerja pegawai serta merencanakan kinerja pegawai sama halnya juga merencanakan penghasilan pegawai.

Dalam pemaparannya, Dindin menjelaskan ada enam hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD tahun 2025, yakni internalisasi goalnya organisasi (sasaran strategis), penyusunan risk register pararel dengan proses perencanaan dan penganggaran, disusun berdasarkan cascoding dan crosscutting dari sasaran organisasi dengan mempertimbangkan peluang risiko, tahapan disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan dengan memperhatikan jadwal tahapan pemilu, diupayakan dinamika penetapan APBD sudah dimitigasi dalam RKPD.

"Terakhir, perhatikan keselarasan RKPD dengan RPJMD, serat renstra dengan renja," tandasnya.

Ditempat yang sama, Plt Kepala Dinas PUPR Karawang, Rusman Kusnadi, dalam pemaparannya menyampairkan empat prinsip rencana pembangunan daerah, di antaranya merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tarta ruang dengan rencana pembangunan daerah.

"Serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dengan dinamika, perkembangan daerah dan asional," ucapnya. (red)*