Jendela Politik

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Menyikapi ramainya pemberitaan terkait pemasangan alat sosialisasi yang diduga melanggar aturan seperti dipasang dipohon, H. Nanang Komarudin, S.H., M.H., selaku Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Massa Keadilan Rakyat Indonesia Karawang (LBH Maskar) angkat bicara. Rabu (17/7/24).

Terkait adanya hal tersebut, H. Nanang mengungkapkan bahwa seharusnya tidak ada opini yang menyudutkan Aep Saepulloh, karena proses pemasangannya itu sendiri dilakukan oleh tim atau simpatisannya.

Dirinya juga menegaskan bahwa Tim Aep Saepulloh bukan Aep Saepulloh, begitu juga dengan simpatisan Aep Saepulloh, itu juga bukan Aep Saepulloh. Kalaupun ada hal yang dilakukan oleh Tim atau Simpatisan Aep Saepulloh, jangan langsung dijustifikasi kalau itu Aep Saepulloh, harusnya coba konfirmasi dulu sebelum berkomentar terkait siapa yang memasangnya dan atas perintah siapa.

"Bisa saja ada yang memang sengaja memasang foto-foto H. Aep Saepulloh di pohon-pohon itu untuk merusak nama baik dan citra H. Aep Saepulloh yang saat ini sebagai Bupati Karawang yang akan maju lagi dalam kontestasi pemilihan Bupati Karawang di 2024 ini," tegasnya.

Menurutnya, dalam suasana tahun politik seperti saat ini, semua bisa terjadi, dimana kawan menjadi lawan, dan lawan jadi kawan sesuai kepentingan masing-masing.

"Jangan terburu-buru menyudutkan pihak lain sebelum semuanya jelas," ungkapnya.

"Lagi pula, untuk saat ini kan belum ada satupun yang sudah jadi calon Bupati Karawang periode 2024-2029, semua baru bakal calon yang belum tentu jadi calon, jadi masih terlalu dini untuk mengarahkan masyarakat untuk memilih atau tidak memilih salah satu bakal calon yang ada," tambahnya.

Lebih lanjut, saat disinggung mengenai pelanggaran aturan, H. Nanang menyikapi bahwa secara pribadi pun dirinya sangat sepakat jika pemasangan alat sosialisasi tidak dipasang sembarangan dan melanggar aturan perundang-undangan, namun jika memang ditemukan adanya pelanggaran tersebut, cukup dengan mengingatkan pemasangnya atau meminta pemerintah daerah yang berwenang untuk mencopotnya.

"Secara pribadi, saya juga sepakat kalau alat peraga kampanye jangan sembarang dipasang ditempat yang bukan semestinya yang tidak diperbolehkan oleh peraturan atau perundang-undangan yang ada, kalau memang sudah jelas siapa pihak yang memasang alat peraga kampanye itu di pohon, tinggal diingatkan saja untuk dicopot atau minta pemerintah daerah mencopotnya," jelasnya.

"Saya rasa itu solusinya, biar tidak dipolitisir dan mungkin diikuti oleh yang lainnya juga," tutupnya. (Pri)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Sejak peristiwa penggeledahan kantor kerja Acep Jamhuri (Ajam) semasa menjabat Sekda Karawang pada pertengahan Mei 2024 kemarin oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar dalam kasus ruislag, muncul opini publik yang mengkhawatirkan pencalonan Ajam sebagai kontestan Pilkada Karawang 2024 akan terganjal.

Apalagi Ajam sempat beberapa kali dipanggil ke Kejati Jabar untuk dilakukan pemeriksaan, sehingga kekhawatiran publik makin membuncah Ajam sulit lolos dari pencalonan.

Namun kekhawatiran publik atas dugaan sangkutan hukum yang bakal menjerat Ajam akan jadi tersangka dinilai tidak beralasan. Pernyataan itu dilontarkan oleh pengamat politik Karawang Nana Kusdiana Kustara.

Menurut Nana, Ajam hingga kini masih bersih dari sangkutan hukum kasus dugaan korupsi ruislag atau kasus apapun.

“Proses ruislag itu belum selesai, sehingga dari mana bisa dikatakan ada kerugian negara dari kasus ruislag,” kata Nana dengan nada heran, Minggu (14/7/2024).

Terkait Ajam pernah dipanggil oleh Kejati Jabar untuk lakukan pemeriksaan, lanjut Nana, masih sebatas sebagai saksi.

“Sampai saat ini sejauh yang saya tahu, Kejati Jabar belum tetapkan Ajam sebagai tersangka. Ajam diperiksa statusnya sebagai saksi,” ungkapnya.

Mantan Sekretaris DPC Partai Demokrat Karawang ini menyebutkan, dalam aturan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Pasal 14 huruf f dijelaskan bahwa calon kepala daerah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun.

“Asas hukum praduga tak bersalah harus dikedepankan, yang harus publik ketahui posisi Ajam tidak dalam posisi itu (terdakwa/terpidana), sehingga tidak akan jadi kendala bagi Ajam pada saat dia akan mendaftar sebagai kontestan Pilkada Karawang 2024,” pungkasnya. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Imbauan kepada masyarakat Karawang agar tidak memilih calon bupati (cabup) yang merusak lingkungan disampaikan Ketua DPW Balai Musyawarah Indonesia (Bamuswari) Provinsi Jawa Barat, Agus Gustiana, kepada awak media, Sabtu (13/7/2024).

Pernyataan Agus tersebut menyikapi banyaknya baliho atau sejenis alat sosialisasi yang memuat gambar bakal calon bupati H. Aep Syaepuloh terpasang di pepohonan sejumlah wilayah di Kabupaten Karawang.

“Kami telah melakukan investigasi dan menemukan hampir 1.500 pohon yang dimanfaatkan pemasangan baliho oleh Bacabup H. Aep syaepuloh, padahal itu dilarang memasang bahan atau alat peraga sosialisasi di pohon," kata Agus.

Agus memaparkan, berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dalam Pasal 19 huruf a bahwa setiap orang atau badan dilarang mengotori atau menempel iklan pada dinding atau tembok, jembatan, halte, alat penerangan jalan, pohon, kendaraan bermotor umum, rambu lalu lintas dan fasilitas umum.

Ia menambahkan, dalam Pasl 19 huruf g dipertegas lagi dilarang memasang lampu hias, kain bendera, kain bergambar, spanduk dan atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon dan atau bangunan.

“Setiap orang wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapihan, dan kebersihan fasilitas umum. Dalam hal ini Satpol PP wajib melaksanakan penertiban,” tegasnya.

Agus Gustiana mengimbau kepada masyarakat agar tidak memilih calon kepala daerah yang melanggar aturan, seperti memanfaatkan pohon sebagai media alat peraga sosialisasi.

"Jangan pilih calon kepala daerah yang tidak taat pada peraturan, dengan memaku pohon untuk sosialisasi. Adil bukan hanya untuk peserta kampanye, tapi juga untuk pohon dan lingkungan," tandasnya.

Sebagai petahana, kata Agus, H. Aep mestinya menjadi contoh dan teladan baik dalam implementasi aturan Perda, bukan malah menjadi contoh buruk.

“Sebagai petahana mestinya ia sangat paham dengan aturan perda dan perbup. Kalau ia sengaja melanggar, maka bisa jadi sinyal bagi masyarakat boleh langar aturan pula,” tutupnya. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Arus dukungan terhadap mantan Sekda Karawang, Acep Jamhuri untuk melangkah menjadi calon Bupati Karawang semakin deras, mulai dari beberapa partai politik yang sudah memberikan surat tugas, seniman, budayawan, organisasi masyarakat dan banyak organisasi relawan Acep Jamhuri yang sudah terbentuk dan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat.

Kali ini, dukungan datang dari gabungan partai politik non parlemen di Karawang yaitu Partai Hanura, PPP, Partai Buruh, Partai Garuda dan Partai PKN yang resmi mendeklarasikan dukungan kepada Acep Jamhuri sebagai calon Bupati Karawang pada Pilkada 2024, bertajuk Deklarasi Go Karawang yang siap memenangkan Acep Jamhuri menjadi Bupati Karawang periode 2024-2029.

Deklarasi Go Karawang ditandai dengan ikrar bersama dan penandatanganan surat keputusan (SK) mendukung Acep Jamhuri, bertempat di Brits Hotel Karawang, Rabu (10/7/2024) malam.

Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Karawang, Dedi Rustandi mengatakan, dukungan untuk Acep Jamhuri ini berasal dari aspirasi para konstituennya di masing masing partai.

"Aspirasi dari konstituen kami yaitu menginginkan Acep Jamhuri sebagai Bupati untuk Karawang lebih maju, tentu kami sebagai partai politik harus menyerap aspirasi dari para konstituen," ucapnya.

Dikatakan Dedi, setelah deklarasi Go Karawang mendukung Acep Jamhuri, pihaknya akan langsung bergerak melaksanakan kegiatan elektoral dan membentuk tim khusus untuk sosialisasi ke masyarakat dan menggenjot elektabilitas Acep Jamhuri agar menang di Pilkada Karawang.

"Kami pun akan melakukan survey ke masyarakat untuk calon bupati dan wakil bupati yang kami usung," ujarnya.

Dedi menambahkan, untuk calon wakil bupati Karawang, sesuai aspirasi konstituennya, yang menginginkan Gina Fadlia Swara untuk mendampingi Acep Jamhuri.

"Semoga duet Acep Jamhuri-Gina Swara dan kami optimis dapat mengantarkannya meraih kursi bupati dan wakil bupati Karawang," tuturnya.

Dedi berharap, partai non parlemen lainnya pun dapat bergabung untuk mendukung Acep Jamhuri.

"Menurut informasi, Partai non parlemen lainnya sedang dalam tahap mekanisme partai, semoga seluruh partai politik non parlemen di Karawang bisa bergabung bersama untuk memenangkan Acep Jamhuri di Pilkada 2024," pungkasnya. (red)*

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Acep Jamhuri mendapat suntikan dukungan dari purna bakti Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk maju sebagai calon Bupati Karawang pada Pilkada mendatang. Deklarasi dukungan ini dilakukan di Rumah Makan Sambal Hejo, Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, pada Selasa (2/7/2024).

Atori Hasanudin, inisiator deklarasi tersebut, menjelaskan bahwa awalnya dukungan datang dari kalangan purna bakti saja. Namun, seiring berjalannya waktu, dukungan meluas hingga mencakup berbagai kalangan.

Atori sudah menilai Acep Jamhuri sebagai sosok yang punya potensi untuk menjadi Bupati Karawang. Hal tersebut pernah ia utarakan beberapa tahun lalu.

"Saya sudah menyatakan mendukung Pak Acep Jamhuri sejak dua tahun lalu, waktu itu di kantornya Asep Kuncir. Apalagi Pak Acep berangkat dari birokrat sama seperti saya, tidak ada halangan bagi saya. Saya akan dukung penuh," ungkap Atori.

Dalam sambutannya, Atori juga berpesan kepada Acep Jamhuri untuk tidak melupakan para pendukungnya jika terpilih nanti.

"Karena Pak Acep berangkat dari seorang ASN, saya minta para senior ini dan yang sudah mendukung jangan dilupakan," katanya.

Acep Jamhuri, saat menyapa pendukungnya, menyatakan bahwa dirinya resmi purna bakti dan merasa bersyukur bisa bersilaturahmi dengan para purna bakti.

"Saya juga sama seperti bapak-bapak sudah pensiun, mulai tanggal 1 Juli 2024 kemarin saya sudah tidak lagi menjabat. Tadinya mau September, tapi dengan bismillah saya putuskan bulan Juli," ujar Acep.

Lebih lanjut, Acep menyampaikan tekadnya untuk maju sebagai calon bupati.

"Alhamdulillah saya sudah niat jadi calon bupati, saya ingin lebih memberikan banyak manfaat untuk yang lain. Insya Allah saya komit," tambahnya.

Acep juga mengajak seluruh pendukungnya untuk bersama-sama membangun kebersamaan dengan tulus.

"Saya ingin membangun kebersamaan dari hati, perasaan dan tidak ada penghianatan," tutur Acep.

Dukungan dari purna bakti ASN ini menambah semangat Acep Jamhuri untuk berjuang dalam Pilkada mendatang, dengan harapan dapat membawa perubahan positif bagi Kabupaten Karawang. (red)*