Bulan: Desember 2025

Jendela Jurnalis Karawang JABAR - Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kekurangan volume pekerjaan pada 15 proyek jalan dan jembatan di Kabupaten Karawang tahun anggaran 2024 senilai Rp 2,47 miliar masih menuai sorotan tajam publik. Meski Inspektorat menyebut lebih dari 90 persen kelebihan bayar dan denda telah dikembalikan ke kas negara, persoalan kualitas pekerjaan dan lemahnya pengawasan dinilai belum tuntas.

Sejumlah proyek peningkatan jalan yang dinyatakan bermasalah tersebar di beberapa wilayah strategis, di antaranya ruas Batujaya–Segarjaya, Jati–Kotabaru, serta Rengasdengklok–Sungaibuntu. Proyek Batujaya–Segarjaya tercatat sebagai penyumbang kerugian terbesar dengan nilai mencapai Rp 533 juta.

Secara administratif, pengembalian keuangan memang telah dilakukan. Namun hingga kini, penyelesaian substansi menyangkut mutu konstruksi dan sistem pengawasan proyek masih berada pada tahap pemantauan dan belum menunjukkan kejelasan.

Guna memperoleh keterangan yang akurat dan berimbang, awak media telah melayangkan surat konfirmasi resmi kepada Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Karawang, Tri Winarno. Tiga poin krusial dipertanyakan, mulai dari kinerja pengawas dan PPTK, mekanisme pengawasan kualitas dan volume pekerjaan, hingga sanksi atas dugaan penyimpangan atau praktik tidak sehat.

Namun sangat disayangkan, konfirmasi tersebut tidak mendapat tanggapan. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan terkesan memilih diam, meski persoalan ini menyangkut penggunaan uang rakyat dan kualitas infrastruktur publik.

Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris LSM GMBI Distrik Karawang, Rahmat Supardi, menegaskan bahwa pengembalian uang dan denda tidak boleh dijadikan jalan keluar utama.

“Sanksi pengembalian dan denda jangan sampai menjadi solusi terakhir antara vendor dan Dinas PUPR. Harus ada sanksi tegas, termasuk laporan pidana penyalahgunaan anggaran dan pemutusan kontrak. Perusahaan bermasalah juga jangan sampai diberi ruang ikut tender kembali,” tegasnya,rabu(24/12/2025).

Ia bahkan mencurigai adanya praktik tidak sehat jika perusahaan yang sama masih menjalin kerja sama dengan Dinas PUPR, khususnya Bidang Jalan dan Jembatan.
“Kalau masih ada kerja sama, saya curiga ada permainan kotor di balik semua ini,” pungkasnya.

Rahmat menambahkan, aturan hukum terkait pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah sudah sangat jelas, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Menurutnya, persoalan kini tinggal pada keberanian penegakan hukum.

Dalam konteks ini, publik menilai peran pengawasan Dinas PUPR Karawang diduga tumpul dan cenderung bersifat formalitas tanpa kerja nyata. Masyarakat berharap temuan BPK tidak berakhir sebagai pembiaran, mengingat dinas terkait mengemban amanat pemerintah dan kepercayaan publik.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Karawang belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan BPK dan kritik yang disampaikan berbagai pihak.(Red)

Jendela Jurnalis Karawang Proyek peningkatan jalan poros keserut-timbuljaya tepat nya di dusun Sidamulya desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya wetan, Kabupaten Karawang menuai sorotan tajam publik.

Pasalnya, pekerjaan yang sudah berjalan hampir satu minggu itu diduga kuat menyalahi aturan,karena tidak dilengkapi papan informasi proyek di lokasi, sebagaimana diwajibkan dalam regulasi keterbukaan publik.

Padahal, aturan tersebut sudah sangat jelas. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengamanatkan setiap badan publik wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk identitas proyek, sumber anggaran, nilai kontrak, serta pelaksana kegiatan.

Bahkan lebih spesifik, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga mewajibkan pemasangan papan nama proyek di setiap kegiatan pembangunan yang dibiayai negara.

Namun fakta di lapangan berbicara lain. Tidak adanya papan informasi proyek pada pekerjaan peningkatan jalan keserut-timbuljaya tersebut jelas menjadi pelanggaran nyata terhadap prinsip transparansi.

Warga cilamaya inisial P mengatakan ke jendela jurnalis, sebagai warga cilamaya saya dan lainnya mendukung atas terlaksananya peningkatan jalan keserut-timbuljaya yang bertahun-tahun belum tersentuh pembangunan.Namun,saya juga sangat kecewa terhadap oknum rekanan Dinas PUPR Karawang yang diduga mengabaikan keterbukaan informasi publik.

Tanpa papan proyek, tanpa keterangan sumber dana, tanpa nama pelaksana kegiatan. Masyarakat yang melintasi jalan tersebut hanya bisa menduga-duga, siapa yang membangun? Dari dana mana? Berapa anggaran yang digunakan? Siapa oknum kontraktornya.

Dalam konteks negara hukum,ketidakjelasan informasi semacam ini bukan persoalan remeh. Ketiadaan plang proyek justru merupakan indikator awal dari dugaan pelanggaran asas-asas fundamental dalam hukum administrasi pemerintahan, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Di balik papan proyek yang tak dipasang, bisa tersembunyi praktik korupsi, kolusi, dan penggelapan anggaran,jelasnya pria yang paham kontruksi.

Lanjutnya, dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, transparansi bukan sekadar nilai moral, melainkan prinsip hukum yang memiliki dasar yuridis. Pasal 6 huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No. 12 Tahun 2021) menyebutkan bahwa pengadaan harus memenuhi prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Transparansi di sini salah satunya diwujudkan melalui penyampaian informasi kepada publik, baik dalam dokumen daring maupun papan pengumuman fisik di lokasi proyek.

Sampai naik dimeja redaksi,pihak oknum kontraktor dan oknum pengawas yang ditugaskan dari Dinas PUPR Karawang belum bisa dikonfirmasi.(Red)