Bulan: Oktober 2025

IMG-20251006-WA0127

Siswa Kelas 2 Diduga Jadi Korban Bullying Siswa Kelas 6 di SDN Pisangsambo 1 Karawang, Wali Kelas Sebut Hanya Kesalahpahaman‎

Ilustrasi

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR – Kasus dugaan perundungan kembali terjadi di lingkungan sekolah dasar. Seorang siswa kelas 2 di SDN Pisangsambo 1, Kabupaten Karawang, diduga menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh siswa kelas 6.

‎Peristiwa ini terjadi pada Senin, 6 Oktober 2025, di area sekolah saat jam istirahat. Berdasarkan keterangan orang tua korban, anaknya mengalami tindakan kekerasan berupa tendangan dari siswa yang lebih tua.

‎“Ini bukan pertama kali. Sebelumnya anak saya juga pernah dicekik dan dipalak oleh anak yang sama,” ujar orang tua korban dengan nada kesal.

“Kami berharap pihak sekolah segera bertindak agar tidak ada lagi anak yang jadi korban,” harapnya.

‎Sementara itu, pihak sekolah SDN Pisangsambo 1 saat dikonfirmasi melalui pesan aplikasi WhatsApp untuk dimintai keterangan terkait kejadian tersebut kepada Wali Kelasnya, dirinya menyebut bahwa itu hanyalah kesalahpahaman.

‎"Tidak ada perundungan, karena kesalahpahaman," timpalnya singkat.

‎Namun, saat ditanyakan lebih lanjut perihal kesalahpahaman seperti apa yang terjadi, dirinya malah mengarahkan awak media untuk datang ke sekolah.

‎Di sisi lain, kasus ini menimbulkan keprihatinan para orang tua murid dan masyarakat sekitar. Mereka berharap sekolah dapat segera menyelidiki peristiwa ini dan mengambil langkah tegas untuk mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan dasar. (red/team)*

IMG-20251005-WA0276

Sukses Gelar Rakerda dan Diklat ke-1, Rescue Karang Taruna Karawang Hasilkan Keputusan Strategis

Rangkaian kegiatan Rakerda dan Diklat ke-1 Rescue Karangtaruna Karawang

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Rescue Karang Taruna Kabupaten Karawang sukses menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Diklat ke-1 yang dirangkai dengan kegiatan bakti sosial pengobatan gratis dan pembagian 3.010 paket sembako kepada kaum dhuafa, anak yatim, dan masyarakat kurang mampu. Acara berlangsung selama dua hari, Sabtu hingga Minggu (4-5 Oktober 2025) bertempat di Villa Arab Loji, Kabupaten Karawang.

‎Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Rescue Karang Taruna Kabupaten Karawang, Candra Caniago, SH, serta dihadiri oleh jajaran pejabat dan instansi pemerintah daerah Karawang. Turut hadir dan memberikan dukungan penuh antara lain:

‎- Bupati Karawang, H. Aep Saepulloh, S.E
‎- Wakil Bupati, H. Maslani
‎- Sekretaris Daerah, Asep Aang Rahmatullah
‎-Ketua Karang Taruna Kabupaten Karawang, Dr. (C) Dhani Sudirman, ST., S.E., M.M
‎- H. Erik Heryawan Kusumah, S.E
‎- Perwakilan dari Pupuk Kujang, Baitul Mal Pupuk Kujang, Klinik Pupuk Kujang, serta mitra seperti PT. Tiga Karya Buana dan Dinas Sosial Kabupaten Karawang.

‎Dalam rangkaian acara Rakerda, hadir juga perwakilan dari berbagai instansi yang memberikan talkshow dan pelatihan, antara lain:

‎- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)
‎- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
‎- BASARNAS
‎- Dinas Kesehatan (DINKES)
‎- Dinas Koperasi dan UMKM (DINKOP UMKM)

‎Dukungan Pemerintah untuk Wirausaha Muda

‎Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang, H. Dindin Rachmadhy, S.Sos., M.M, dalam sesi materinya menekankan pentingnya peran pemuda dalam dunia usaha dan potensi besar UMKM di Karawang.

‎"Kami siap membantu rekan-rekan untuk berdikari menjadi pengusaha di bidang UKM. Harapannya dalam lima tahun ke depan, teman-teman bisa menjadi pengusaha sukses,” ujar H. Dindin dalam penyampaian materinya, Sabtu (4/10/25).

‎Ia menambahkan, berbagai program telah disiapkan oleh pemerintah daerah untuk mencetak wirausaha baru, seperti pelatihan digitalisasi usaha, fasilitasi pemasaran produk lokal, dan program kewirausahaan lainnya.

‎Menurutnya, Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang mandiri secara ekonomi dan sosial.

‎Penguatan Organisasi dan Kapasitas Anggota

‎Ketua Karang Taruna Kabupaten Karawang, Dr. (C) Dhani Sudirman, ST., S.E., M.M, dalam sambutannya menegaskan pentingnya organisasi dalam membentuk karakter pemuda yang tangguh dan berdaya saing.

‎Beliau juga memaparkan program-program unggulan Karang Taruna, seperti fasilitasi kuliah gratis, pemberdayaan sosial, dan penguatan ekonomi pemuda.

‎Hari Kedua : Praktik Lapangan & Senam Pagi

‎Pada hari Minggu (05/10/2025), acara dilanjutkan dengan kegiatan senam pagi bersama, dilanjutkan dengan simulasi penanganan bencana oleh BPBD Karawang. Para peserta juga mengikuti kegiatan Operasi Semut dan sesi relaksasi, sebagai bagian dari pelatihan fisik dan mental untuk kesiapsiagaan bencana.

‎Penetapan Hasil Rakerda & Rekomendasi Strategis

‎Acara ini juga menghasilkan sejumlah keputusan strategis dalam bentuk agenda, program kerja, pokok-pokok pikiran, serta rekomendasi dari Steering Committee, sebagai arah kebijakan Rescue Karang Taruna Kabupaten Karawang ke depan.

‎Apresiasi dan Terima Kasih

‎Rescue Karang Taruna Kabupaten Karawang menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam suksesnya acara ini, khususnya kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Karawang, instansi pendukung, sponsor, serta seluruh peserta dan relawan yang telah berperan aktif. (red)*

IMG-20241007-WA0012

Askun Sebut MBG Rawan Korupsi Jika Tak Diawasi, Desak Bupati Aep Buka Layanan Pengaduan

Asep Agustian, S.H., M.H. (Askun), Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian, SH. MH ikut menyoroti terkait polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG).

‎Bukan soal kasus keracunan MBG atau tidak diberdayakannya para pelaku usaha lokal oleh SPPG, melainkan soal realisasi program MBG di lapangan yang rawan praktik korupsi.

‎"Jujur saja, program ini bagus tapi rawan praktik korupsi jika tidak diawasi. Maka saya menghimbau agar masyarakat untuk terus kritis mengawasi program MBG," tutur Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Karawang ini, Sabtu (4/10/2025).

‎Menurut Askun (sapaan akrab), MBG disinyalir jadi sarang korupsi karena selalu diikuti oleh pernyataan untuk tidak mendokumentasikan, memposting atau mempublikasikan jenis, rasa, atau kondisi makanan yang dikonsumsi.

‎Pola seperti ini ditenggarai sebagai upaya mengintimidasi dan merampas kebebasan masyarakat, terutama pihak penerima manfaat MBG sebagai obyek pembangunan untuk berpendapat, menyampaikan fakta dan data terkait program pemerintah tersebut.

‎"Jika berpendapat saja masyarakat dilarang, maka ini menjadi awal mula kecurigaan kita bahwa MBG memang sarat kepentingan korupsi oleh sebagian oknum yang ingin mencari untuk lebih dari program Pak Prabowo ini," kata Askun.

‎Oleh karenanya, Askun meminta Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh untuk membuka layanan pengaduan MBG yang mudah dan responsif bagi masyarakat umum. Sehingga setiap temuan MBG bisa disikapi dan ditindaklanjuti dengan cepat oleh Pemkab Karawang.

‎"Saya pikir layanan pengaduan MBG ini sangat penting, agar semua pihak termasuk civil society bisa ikut mengawasi pelaksanaan program MBG,"

‎"Sekali lagi saya sampaikan, MBG program bagus. Tapi praktik di lapangan rawan korupsi, jika tidak kita awasi secara bersama-sama," tandas Askun. (red)*

IMG-20251003-WA0081

Gegara Setor Lewat Perangkat Desa, Petani Karawang Terjebak Utang PBB

Keluhan petani saat di depan DPRD dan Bapenda

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Jeritan pilu datang dari bilik rapat DPRD Karawang. Bukan soal harga pupuk, melainkan urusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terasa janggal.

‎Sejumlah petani di Karawang mengaku terkejut saat hendak mengurus balik nama tanah,mereka mendapati tagihan PBB yang menumpuk, padahal merasa sudah lunas membayar melalui aparatur desa.

‎Narmi, seorang petani dari Rawamerta, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya di hadapan Komisi II DPRD dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karawang, Jumat (3/10/25).

‎ "Mungkin bukan saya doang, tapi hampir semua yang bernasib sama," ujarnya pilu. Ini adalah kisah klasik kesetiaan pada kebiasaan lama yang berujung masalah.

‎Usut punya usut, pangkal masalahnya adalah kebiasaan membayar PBB lewat perangkat desa, praktik yang sudah mendarah daging. Padahal, sejak tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Karawang telah mengubah total sistemnya.

‎Kepala Bapenda Karawang, Sahali Kartawijaya, menegaskan bahwa pembayaran PBB saat ini wajib dilakukan langsung ke bank atau kanal pembayaran resmi. "Warga bisa membayar langsung ke Bank BJB, kantor pos, Indomaret, Alfamart, Tokopedia, Bukalapak, dan layanan digital lainnya," jelas Sahali.

‎Inilah kuncinya,sistem pembayaran kini terintegrasi langsung dengan kas daerah. Konsekuensinya, kuitansi dari desa tidak lagi sah jika tidak tercatat dalam sistem perbankan. Bukti pembayaran sah hanyalah yang dikeluarkan oleh mitra resmi.

‎Pemerintah berempati, namun tetap teguh. Mereka hanya bisa mengakui pembayaran jika ada bukti resmi dari bank. Bagi petani yang terlanjur membayar lewat desa dan kini ditagih ulang, harus menelan kenyataan pahit, pembayaran itu dianggap tidak tercatat dan tidak berfungsi keabsahannya.

‎Kisah Narmi dan petani lain adalah pelajaran berharga: tradisi boleh, tapi urusan pajak, ikuti sistem baru agar tidak menanggung beban dua kali. (red)*

IMG-20251001-WA0047

Resmi Mengundurkan Diri, Waya Sudah Tak di Kidung Karawang

Yus Sunarya (Pimprus Kidung Karawang)

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR - Menyikapi pemberitaan media online yang melarang adanya seorang ASN rangkap jabatan dengan menjadi Pimpinan Redaksi surat kabar tabloid, Yus Sunarya selaku Pimpinan Perusahaan Tabloid Kidung Karawang beserta Dewan Redaksi Kidung Karawang mengambil sikap untuk mencopot Waya dari Pimpinan Redaksi Tabloid Kidung Karawang yang juga seorang ASN di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karawang.

‎Kepada media Yus Sunarya mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan agar kesalahan yang di lakukan tidak berlarut-larut.

‎"Sebenarnya Waya walaupun di Kidung Karawang dulu ditunjuk sebagai Pimpinan Redaksi akan tetapi tidak pernah menyalah gunakan jabatan dalam posisi sebagai ASN, karena selama ini Kidung Karawang tidak pernah mendapatkan fasilitas keuntungan apapun di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan," ungkapnya. Rabu (1/10/25).

‎"Kidung Karawang itu keseluruhan isi pemberitaannya berasal dari Diskominfo, adapun kami mengangkat Waya sebagai Pemred, semuanya bermula karena kami sama-sama orang yang aktif di bidang pelestarian budaya Karawang. Dan apabila hal tersebut di rasa salah, makanya kami beserta Dewan Redaksi Kidung Karawang bersepakat untuk mencopot Waya dari posisi Pimpinan Redaksi Tabloid Kidung Karawang," bebernya.

‎Sementara itu, Ketika Waya dikonfirmasi awak media, dirinya menyatakan apabila memang di anggap salah ketika menjabat sebagai Pimpinan Redaksi di salah satu tabloid dan bertabrakan dengan status sebagai ASN, dirinya menyatakan mulai saat ini mundur dari Tabloid Kidung Karawang. (NN)*