Jendela Jurnalis KARAWANG - Nelayan tradisional di kawasan Tangkolak, Desa Sukakerta, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, mengeluhkan kondisi muara Sungai Tangkolak yang kian mengalami pendangkalan. Kondisi tersebut dinilai sangat menghambat aktivitas melaut dan proses sandar perahu nelayan.

Pendangkalan muara memaksa para nelayan menunda keberangkatan hingga air laut pasang. Pasalnya, kedalaman aliran sungai saat surut hanya berkisar sekitar 20 sentimeter, sehingga berisiko tinggi membuat perahu tradisional kandas.

Salah seorang nelayan Tangkolak, Dama Saputra, mengungkapkan bahwa sedimentasi di muara sungai semakin parah akibat pasir yang terbawa gelombang laut dan mengendap di aliran sungai.

"Sedimentasi ini makin parah. Gelombang laut mudah masuk ke muara dan membawa pasir, sehingga aliran sungai semakin dangkal," ujar Dama kepada awak media, Sabtu (10/1/2026).

Ia menjelaskan, setelah melaut, perahu-perahu nelayan harus bergantian untuk bisa masuk ke aliran Sungai Tangkolak dan bersandar di sekitar Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Bahkan, tidak jarang para nelayan harus saling membantu dengan cara mendorong perahu dari muara hingga ke lokasi sandar.

"Kondisi ini sangat menyedihkan. Kami harus bergiliran dan mendorong perahu dari muara sampai TPI. Selain melelahkan, prosesnya juga memakan waktu lama," katanya.

Menurut Dama, pendangkalan muara Sungai Tangkolak kini telah mencapai sekitar 60 persen dari total lebar muara yang dipenuhi sedimen pasir. Akibatnya, kapal nelayan berukuran di atas 5 Gross Ton (GT) tidak dapat keluar-masuk muara.

"Kalau satu perahu berlayar, perahu lain jadi sulit masuk atau keluar. Kami harus saling membantu agar tidak kandas," ungkapnya.

Dama pun berharap pemerintah daerah maupun pihak terkait segera mengambil langkah konkret untuk menangani persoalan tersebut.

"Kami sangat berharap ada tindakan segera dari pemerintah. Laut adalah sumber penghidupan utama kami, dan kondisi ini sangat mengganggu aktivitas nelayan," tutupnya. (Red)

Jendela Jurnalis KARAWANG – Pembagian Bantuan Langsung Tunai Sosial (BLTS) Kesra tahap kedua tahun 2025 yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Banyusari pada Selasa, 30 Desember 2025, oleh PT. Kantor Pos kepada 1318 masyarakat dari 12 desa menuai sorotan.

Pasalnya, kegiatan tersebut digelar di hari kerja aktif sehingga dinilai mengganggu pelayanan administrasi pemerintahan di tingkat kecamatan.

Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Banyusari, Dadi Ali Suhardi, menyampaikan bahwa pelaksanaan pembagian bantuan sosial tersebut telah mengantongi izin dari Camat Banyusari, Tri Warakanti. Hal itu disampaikannya langsung di sela-sela kegiatan pembagian bansos kepada masyarakat penerima manfaat.

Namun di lapangan, situasi kantor kecamatan terlihat padat oleh antrean warga penerima BLTS Kesra. Kondisi tersebut berdampak pada terganggunya masyarakat lain yang hendak mengurus administrasi kependudukan maupun pelayanan publik lainnya.

Ruang pelayanan menjadi bercampur, dan aktivitas pegawai kecamatan pun ikut terdistraksi. Sejumlah warga mengeluhkan kondisi pada hari tersebut. Mereka menilai pembagian bansos seharusnya tidak dilakukan bersamaan dengan jam kerja aktif, terlebih di kantor kecamatan yang memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan publik.

“Harusnya ada penjadwalan yang lebih bijak. Kami datang untuk urus administrasi, tapi diruangan penuh antrean bansos,” keluh salah seorang warga.

Tak hanya masyarakat, para pegawai kecamatan juga dihadapkan pada situasi kerja yang tidak ideal. Mereka dituntut tetap memberikan pelayanan maksimal di tengah kondisi kantor yang penuh sesak dan kurang kondusif.

Situasi ini pun memantik perhatian dan kritik publik. Pemerintah Kabupaten Karawang diminta untuk memberikan teguran dan melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bantuan sosial agar ke depan tidak lagi mengorbankan kualitas pelayanan publik.

Publik berharap, pembagian bantuan sosial dapat dilakukan di lokasi dan waktu yang lebih tepat, misalnya di luar jam kerja atau di tempat yang tidak mengganggu aktivitas pelayanan pemerintahan, sehingga hak masyarakat penerima bantuan terpenuhi tanpa mengabaikan hak warga lainnya dalam memperoleh pelayanan publik yang optimal.(Red)

Jendela Jurnalis Karawang JABAR Dugaan kelalaian medis mencuat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Klinik Sentra Medika Cikalong, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, setelah seorang bayi dilaporkan meninggal dunia di dalam kandungan ibunya saat menjalani proses persalinan.

Peristiwa tersebut menimpa Yuni, ibu hamil yang dirujuk dari Puskesmas Cicinde, Kecamatan Banyusari, ke Klinik Sentra Medika Cikalong pada Jumat, 19 Desember 2025, sekitar pukul 11.20 WIB. Setibanya di klinik, pasien langsung ditangani di ruang IGD.

Berdasarkan keterangan keluarga, dokter kandungan yang menangani saat itu menyarankan agar pasien menjalani persalinan melalui tindakan Sectio Caesarea (SC). Namun Dion, suami pasien, memilih persalinan normal. Ironisnya, pihak keluarga menilai tidak adanya penjelasan medis secara utuh dan ilmiah mengenai risiko fatal yang dapat terjadi jika persalinan normal tetap dipaksakan.

Menurut Dion, informasi yang diterima justru datang dari perawat dengan penjelasan yang dinilai minim dan berpotensi menyesatkan.

“Bapak kalau mau persalinan normal harus sabar dan jangan minta buru-buru. Kalau ada kendala, pasien tidak bisa mengajukan pindah ke caesar,” ungkap Dion menirukan pernyataan perawat.

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait standar informed consent dan kewajiban tenaga medis dalam memberikan edukasi medis yang komprehensif kepada pasien dan keluarga, terutama dalam kondisi kegawatdaruratan obstetri.

Proses persalinan kemudian berlangsung berjam-jam tanpa tindakan operasi. Pasien diarahkan menunggu di ruang bersalin hingga Sabtu dini hari, 20 Desember 2025. Sekitar pukul 01.00 WIB, pasien mengeluhkan tidak lagi merasakan pergerakan janin di dalam perutnya.

Namun, menurut pihak keluarga, keluhan tersebut tidak segera ditindaklanjuti secara serius. Fakta yang disorot, kondisi janin baru terdeteksi sekitar pukul 04.00 WIB, atau lebih dari tiga jam setelah keluhan pertama disampaikan. Setelah dilakukan pemeriksaan, bayi dinyatakan meninggal dunia di dalam kandungan.

Saat keluarga meminta klarifikasi kepada dokter jaga, dr. Pindo Sapto Nugroho, keluarga menilai penjelasan yang diberikan terkesan tidak meyakinkan, ragu-ragu, dan tidak menunjukkan penguasaan penuh atas kronologi medis yang terjadi.

Baru setelah bayi dinyatakan meninggal, dokter menjelaskan bahwa kondisi janin diduga mengalami lilitan tali pusar dan air ketuban berwarna hijau, yang mengindikasikan janin mengalami stres atau hipoksia di dalam kandungan.

Keluarga mempertanyakan mengapa kondisi gawat tersebut tidak terdeteksi lebih dini, mengingat pasien sudah berada di fasilitas kesehatan dan dalam pengawasan tenaga medis selama berjam-jam. Keterlambatan deteksi dan tindakan inilah yang diduga kuat menjadi faktor utama meninggalnya bayi.

Pihak keluarga menilai adanya dugaan kelalaian medis, mulai dari minimnya edukasi risiko persalinan, lemahnya pengawasan kondisi janin, hingga keterlambatan tindakan medis saat kondisi darurat terjadi.

Atas kejadian ini, keluarga menyatakan akan menempuh jalur hukum dan meminta aparat penegak hukum serta instansi terkait, termasuk Dinas Kesehatan dan organisasi profesi kedokteran, untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap prosedur pelayanan medis di Klinik Medika Centra Cikalong.

Kasus ini menambah daftar sorotan publik terhadap mutu layanan kesehatan, khususnya penanganan persalinan di fasilitas medis, serta menegaskan pentingnya transparansi, profesionalisme, dan keselamatan pasien sebagai prioritas utama.

Sampai saat ini,pihak RS Sentral Medika belum memberi keterangan resmi.(Red)

Jendela Jurnalis Bea Cukai Bekasi bersinergi dengan Kejaksanaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi musnahkan 2.522.000 batang rokok tanpa pita cukai (rokok polos) yang berpotensi merugikan pendapatan negara sebesar Rp2.223.966.658,-. Pemusnahan secara simbolis terlaksana pada Kamis (11/12).

Kepala Kantor Bea Cukai Bekasi, Winarko Dian Subagyo menyampaikan apresiasi atas jalinan kolaborasi dan sinergi antara Bea Cukai Bekasi dan Kejari Kab Bekasi dalam penanganan perkara kasus peredaran rokok ilegal di Kabupaten Bekasi. “Penindakan dan pemusnahan rokok ilegal ini menunjukkan keseriusan dari aparat penegak hukum atas pelanggaran Undang-Undang Cukai sekaligus juga bukti adanya transparansi dalam penanganan perkara sehingga lebih akuntabel,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan pemusnahan ini Kajari Kabupaten Bekasi; Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Drs. H. Endin Samsudin, M.Si. yang mewakili Bupati Bekasi; Kapolres Metro Bekasi, Kombes. Pol. Mustofa, S.I.K., M.H.; Plt. Danramil 12/Serangbaru, Kapten Inf Nyuwardi mewakili Komandan Kodim 0509/Kab. Bekasi; Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LL.M.; Perwakilan Badan Narkotika Kab. Bekasi; dan Kapolsek Cikarang Pusat, AKP Elia Umboh, S.H., M.H.

Senada dengan Winarko, Kajari Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, S.H., M.H. selepas memimpin pemusnahan barang bukti menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen pihaknya dalam penuntasan penanganan perkara secara optimal serta transparansi dalam pengelolaan barang bukti. "Tujuan utama pemusnahan ini adalah untuk memastikan barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana lain, serta mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ungkapnya.

Kegiatan pemusnahan rokok ilegal ini juga merupakan bagian dari pemusnahan barang bukti terhadap 92 perkara yang telah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), baik dari perkara tindak pidana umum maupun perkara tindak pidana khusus.(Red)

Jendela Jurnalis Jakarta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menggelar penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) aset properti eks Badan Dalam Likuidasi (BDL) dan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada enam kementerian/lembaga (K/L), salah satunya Badan Narkotika Nasional (BNN), di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (16/12).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Utama BNN, Agus Dwi Hermawan, sebagai perwakilan BNN dalam proses serah terima aset. Ia didampingi Kepala Bagian Logistik Biro Umum, Heri Sinta Setiawan.

Adapun aset properti yang diserahkan kepada BNN berlokasi di Jalan Plawa Nomor 102, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Properti tersebut memiliki nilai aset sebesar Rp 4.275.659.000,- dengan luas tanah 550 meter persegi.

Penyerahan aset ini secara simbolik diberikan oleh Dirjen Kekayaan Negara, Rionald Silaban. Ia menjelaskan bahwa serah terima ini merupakan bagian dari upaya optimalisasi dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian/lembaga penerima.

Dengan aset negara yang diserahterimakan ini, dharapkan BNN bisa bekerja optimal menjalankan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Ke depan, aset ini akan dimanfaatkan secara optimal dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menunjang kinerja organisasi.

Sumber:Biro Humas dan Protokol BNN