Tuai Sorotan, Pembelian Alat Berat dan Amphibious Oleh Dinas PUPR Dinilai Berlebihan Dibanding Permasalahan Serius Lainnya di Karawang

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR – Kepala Dinas PUPR bersama Bupati Karawang melakukan peninjauan uji coba penurunan atau pengoperasian alat berat berupa excavator jenis amphibious di wilayah Pesisir Pantai yang terletak di Desa Ciparagejaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Kamis (29/8/24).

Dalam kesempatannya, Bupati menjelaskan hahwa pengadaan alat tersebut merupakan upaya pemerintah, agar kebutuhan dalam setiap pengerjaan pengerukan saluran maupun yang lainnya dapat terpenuhi dengan baik, khususnya dengan memiliki alat yang memadai untuk di medan sulit seperti di wilayah muara laut.

Ditempat yang sama, H. Rusman selaku Kepala Dinas PUPR saat dimintai keterangannya oleh Jendela Jurnalis menjelaskan bahwa alat tersebut merupakan pembelian baru. Bahkan, alat tersebut didatangkan langsung oleh pihak penjual lengkap dengan teknisinya untuk dilakukan uji coba di area perairan Ciparagejaya.

“Itu beli baru, barangnya langsung dibawa ke sini dalam rangka uji coba perdana,” ucapnya saat diwawancarai Jendela Jurnalis di lokasi uji coba. (29/8/24).

Lebih lanjut, saat ditanyakan alat apa saja yang dibeli dalam pengadaan tersebut, H. Rusman mengatakan bahwa telah dilakukan pembelian 1 unit excavator amphibious dan 2 ponton.

Ketika disinggung mengenai berapa nilai dari pembelian alat berat tersebut, Ia menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan proses pembelian dengan nominal yang tak sedikit, yaitu berada dikisaran belasan miliar rupiah.

Namun, belakangan hal tersebut akhirnya menimbulkan polemik, dimana pembelian alat berat tersebut dinilai tidak terlalu urgent dan terkesan berlebihan dibandingkan dengan permasalahan lainnya yang ada di Kabupaten Karawang.

Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu pengunjung yang turut menyaksikan berjalannya proses uji coba alat berat tersebut. Dirinya mengungkapkan bahwa permasalahan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat umum masih sangat banyak. Salah satunya seperti permasalahan banjir di Karangligar, Abrasi di Cemarajaya, serta permasalahan lainnya.

“Kalo saya rasa, pembelian amphibious untuk di Ciparagejaya ini terlalu berlebihan. Padahal masih banyak permasalahan lainnya yang dirasa lebih penting dan urgent semisal permasalahan banjir di Karangligar, Abrasi di Cemarajaya, Akses jalan ke Tanjung Baru yang hancur, dan masih banyak infrastruktur lainnya yang masih memerlukan perhatian,” ungka salah seorang pengunjung disekitar pesisir pantai yang enggan namanya dipublikasikn tersebut kepada Jendela Jurnalis.

Selain itu, Ia menilai, penggunaan anggaran tersebut kurang bijak, sehingga Ia pun malah merasa aneh dan melontarkan pertanyaan yang ada dibenaknya berkaitan dengan proses pencalonan Bupati selaku petahana dalam Pilkada yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Padahal, kalau uang belasan miliar itu dipergunakan secara lebih bijak, bisa saja dibagi dan dialokasikan untuk menangani permasalahan serius lainnya, agar semua tertangani. Atau apa emang karena ini moment menjelang pilkada? Kalau begitu mah ini jadinya malah terkesan dijadikan ajang untuk meraih simpati masyarakat disini,” pungkasnya.

Sementara itu, Kabun, S.Pd.I., selaku Kepala Desa Ciparagejaya saat dimintai tanggapannya mengenai realisasi pengadaan alat berat tersebut, dirinya mengaku sangat berterimakasih kepada Dinas PUPR dan Khususnya kepada Bupati Karawang. Namun, saat disinggung mengenai kontrak politik, Kabun menyebut dan mengelak bahwa dirinya tidak memiliki kontrak politik apapun dengan Bupati. (Nunu)*