Penurapan Tersier di Desa Kertamukti Kecamatan Cilebar Diduga Curangi Volume Ketinggian

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR –
Maraknya proyek pembangunan yang terkesan asal jadi dan ramai di sorot publik, sementara dari pihak Dinas PUPR Karawang terkesan santai dalam melaksanakan tugas dan tupoksinya. Bahkan, dalam segi pengawasan proyek pembangunan pemerintah terkesan cuek dan bungkam. Senin (29/5/2023).

Proyek penurapan saluran tersier di Dusun Kalenjaya dan Dusun Kepuhjaya, Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar kabupaten Karawang, Provinsi Jawabarat, diduga terkesan lepas dari pengawasan Dinas Pupr Karawang.

Dari hasil investigasi awak media, banyak ditemukan kejanggalan kepada proyek penurapan tersier tersebut, mulai dari ketinggian yang diduga tidak maksimal, pemasangan batu kali sampai komposisi adukan pasir serta diduga lepas dari pengawasan Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (DPUPR) Karawang.

Penurapan saluran tersier di desa Kertamukti yang dikerjakan oleh CV.TRISULA WIJAYA
Volume : Panjang : 2 x 129,00 M’ ; Tinggi : 1,00 M’
Sumber Dana : APBD KABUPATEN KARAWANG 2023
Kontrak : 027.2/…../02.2.02.14.31/KPA-SDA/PUPR/2023
Nilai Kontrak : Rp.189.345.000,00
Waktu Pelaksanaan : 60 Hari Kalender (15 Mei – 13 Juli 2023)

Hasil kroscek ukur ulang awak media, ditemukan ada kejanggalan di ketinggian penurapan tersier di desa Kertamukti kecamatan Cilebar, kalau dilihat dari papan proyek yang terpasang dilokasi kegiatan, tingginya 1.00 M’ tapi fakta dilapangan awak media menemukan kekurangan tinggi yang bervariatif, ada ketinggian 0,80 sampai 0,82 cm.

Petani setempat yang tidak jauh sawahnya dilokasi kegiatan, UJ (Inisal) mengatakan bahwa pekerjaan tersebut dinilai tidak maksimal.

“Pagawean na mah alus, pasangan batu na katingali rapih, ngan hanjakal handap na pinuh ku cai jeung leutak, eta padahal di bere terpal pake nahan cai ambeh ulah asup ka lokasi galian, ngan angger we cai jeung leutak na teu di piceun. Teras batu na di seseb-sesebkeun tinu leutak eta, tapi sakitu ge urang ngahaturkeun nuhun ka Pemda karawang tos ngabangun turap pake nahan supados sawah ulah kabanjiran upami usum hujan,” ujarnya dalam bahasa sunda.

Jika diartikan kedalam bahasa Indonesia mungkin sebagai berikut. “Pekerjaan pasangan batu nya bagus terlihat rapih cuma sayang di bawah nya penuh air dan lumpur, padahal sudah di kasih terpal untuk nahan air agar tidak masuk dalam galian,cuma tetap aja air dan lumpur tidak di buang, terus batu batu nya hanya di tancapkan di lumpur tersebut, dan segitu juga saya sebagai masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pemda Karawang karena sudah membangun turap sehingga sawah tidak akan kebanjiran di waktu musim penghujan,”

Ditempat terpisah, Faisal, SH selaku pemerhati pembangunan kepada awak media menuturkan bahwa proyek turap tersier yang berlokasi di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, sejak melihat data yang dipegang awak media, sudah terlihat tidak sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) proyek penurapan dengan anggaran Rp.189.345.000, 00 dinilai asal-asalan atau diduga tidak spesifikasi.

“Ketinggiannya pun kalau di lihat di papan proyek 1 meter, tapi kenyataan dilapangan hanya 0,8 meter. Dan air galian lumpur tidak dikeluarkan seluruhnya,” ungkap Faisal

Menurutnya, seharusnya galian pondasi harus dikeringkan dahulu, baru dilakukan pemasangan batu menggunakan campuran semen dan pasir, sebagai pengikat atau perekat agar kuat, bukan di tancap-tancapkan seperti itu.

“Kalau seperti ini, pekerjaan penurapan tersier di desa Kertamukti diduga tidak sesuai spesifikasi, tingginya saja cuma 0,80 M,” tegas Faisal.

Pihak Dinas terkait diminta harus tegas dan segera kroscek kelapangan terkait adanya proyek di wilayah Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar tersebut, karena dikhawatirkan uang negara ini tidak terserap dengan maksimal.

Lebih lanjut, Faisal juga berharap kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan agar ikut mengawasi penurapan tersier, jangan sampai nanti pelaksanaan proyek asal jadi dan terjadi penyelewengan uang rakyat. Karena korupsi sudah pasti berdampak pada kualitas pembangunan. Dan yang diuntungkan adalah pihak oknum pemborong yang memanfaatkan uang rakyat untuk memperkaya diri sendiri.

Sampai berita ini dipublikasikan, pihak pelaksana dan pengawas belum bisa dikonfirmasi untuk dimintai klarifikasinya, dan akan terbit di edisi berikutnya. (PN)*