Kondisi Pasar Masih Sepi, Paguyuban Pedagang Pasar Telagasari Tolak Rencana Revitalisasi

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR – Rencana revitalisasi Pasar Tradisional Telagasari di Desa/Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, menuai penolakan keras dari para pedagang. Paguyuban Pedagang Pasar Telagasari menyuarakan keberatan mereka, dengan alasan bahwa kondisi pasar saat ini masih layak pakai dan revitalisasi dianggap tidak tepat waktu.
‎
‎Ketua Paguyuban, Wahid, S.Ag, menyampaikan bahwa mayoritas pedagang belum siap jika harus membeli atau mencicil kios baru hasil proyek revitalisasi, terutama di tengah kondisi pasar yang masih sepi pengunjung.
‎
‎”Jangankan untuk beli kios baru, untuk bertahan berdagang saja saat ini masih berat. Kami sepakat menolak rencana ini,” ujar Wahid kepada media, Senin (4/8).
‎
‎Wahid juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Pemerintah Desa dan BPD Telagasari yang dinilai tidak merespons aspirasi pedagang. Dua surat permohonan audiensi yang telah dikirimkan, menurutnya, tak kunjung mendapat balasan.
‎
‎”Kami merasa tidak diberi ruang untuk berdiskusi. Pemerintah desa dan BPD seperti lebih melihat potensi keuntungan proyek ini, tanpa mempertimbangkan nasib para pedagang kecil,” ungkap Wahid.
‎
‎Alih-alih direvitalisasi, para pedagang justru berharap adanya pembenahan lingkungan pasar yang lebih realistis, seperti perbaikan saluran air, fasilitas kebersihan, dan penataan area dagang agar lebih nyaman.
‎
‎”Yang kami butuhkan itu bukan bangunan baru, tapi pasar yang bersih, rapi, dan tetap bisa kami tempati tanpa membebani keuangan kami,” jelasnya.
‎
‎Paguyuban Pedagang Pasar Telagasari mendesak pihak Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya Bupati, untuk turun langsung meninjau kondisi pasar dan berdialog dengan para pedagang.
‎
‎”Kami ingin Bapak Bupati datang, melihat langsung dan mendengar suara kami. Jangan sampai keputusan besar ini hanya berpihak pada investor, bukan pada rakyat kecil,” tegas Wahid.
‎
‎Penolakan terhadap revitalisasi ini menjadi alarm bagi pemerintah bahwa setiap kebijakan pembangunan semestinya berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar proyek yang tampak menguntungkan di atas kertas. (red)*