Komisi IV DPRD Karawang Angkat Bicara Terkait Mangkraknya Pembangunan IGD RSUD Karawang

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR –
Pembangunan gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Perawatan Kritis Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karawang terlihat mangkrak sejak selesai pembangunan tahap I pada Desember 2021.

Parahnya, gedung berlantai lima tersebut yang direncanakan menelan anggaran hinga Rp. 70 miliar lebih yang menjadi temuan BPK.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karawang tahun anggaran 2021 kekurangan volume pada pembangunan proyek tersebut mencapai hingga Rp500 juta.

Dari narasumber yang identitasnya tidak ingin dipublikasikan mengatakan, sejak awal perencanaan pembangunan IGD RSUD Karawang disinyalir sudah bermasalah.

“Proposal awal pembangunan IGD RSUD Karawang yang diajukan ke Pemprov Jabar itu hanya tiga lantai, lah kenapa realisasinya dibangun lima lantai,” ucapnya beberapa waktu lalu.

Menanggapi sengkarut tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang,H. Asep Ibe, angkat bicara.

Ia tidak menampik adanya kabar bahwa proposal awal pembangunan yang diajukan ke Pemprov Jabar hanya tiga lantai.

“Betul, (saya) dengar informasinya seperti itu. Untuk soal konstruksi belum detail bicara dengan kami karena itu areanya Komisi III,” kata politisi Golkar tersebut kepada media, kemarin.

Menindaklanjuti itu, lanjutnya, pihaknya akan mengundang hearing pihak manajemen RSUD Karawang terkait sengkarut dibalik mangkraknya pembangunan IGD dan juga agenda terkait akan segera berakhirnya masa jabatan Plt Dirut RSUD dokter Fitra Hergyana yang dikhawatirkan akan berdampak terhadap kualitas pelayanan RSUD Karawang.

“Sebelum pra KUA-PPAS 2024, kami Komisi IV akan lakukan hearing dengan RSUD dan Dinkes Karawang. Ini harus ada kepastian terkait pembangunan IGD yang anggaranya berdasarkan info yang kami dapat bersumber dari APBD I,” ujarnya.

H. Asep Ibe menegaskan, pembangunan IGD RSUD Karawang harusnya disinkronisasikan dengan proposal yang diajukan ke Pemprov Jabar agar nanti pelaporannya tidak tumpang tindih, mana bangunan yang dibiayai oleh APBD I dan mana bangunan yang dibiayai secara mandiri (BLUD-red).

“Apalagi ternyata dalam pembangunan itu ada temuan BPK dan agar informasi ini tidak sumir dan kami juga harus mendapatkan informasi secara detail dari manajemen RSUD, sebelum melakukan rapat KUA-PPAS, kami akan melakukan pertemuan dahulu dengan manajemen RSUD di pra KUA-PPAS,” tutupnya. (red)*