Tak Terima Diberitakan, Pelaksana Proyek Pemasangan U-ditch Ruas Cikalong – Cilamaya Malah Memaki Wartawan

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR –
Menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya, terkait proyek pemasangan Uditch di Ruas Cikalong – Cilamaya, yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melalui proyek yang dikerjakan oleh CV. MUTLAK SEJATI, dengan menelan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang Tahun 2023 sebesar Rp. 979.944.137,00,-.

Yang dimana dalam proses pengerjaannya banyak dikeluhkan oleh warga sekitar, lantaran lambatnya pekerjaan sehingga menyebabkan ketidaknyaman terhadap aktifitas dan mobilitas warga. Juga akibat dari banyaknya pengendara motor yang tergelincir karena di lokasi tidak terpasang rambu – rambu sebagai peringatan bahwa di daerah tersebut sedang ada proyek pembuatan drainase.

HD (inisial) sebagai pelaksana di lokasi pekerjaan ketika mengetahui bahwa pekerjaannya ada yang memberitakan oleh beberapa media online, dirinya merasa tidak terima, dan langsung menelepon salah satu wartawan media online tersebut dan dengan arogannya memaki wartawan tersebut dengan bahasa daerah yang tak pantas untuk diucapkan.

“Sia naon maksudna ngaberitaken pagawean aing? wawanianan sia, sia teu nyaho saha aing?” ucapnya melalui panggilan telepon kepada wartawan dengan nada tinggi.

Yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu, “Kamu apa maksudnya memberitakan pekerjaan saya? berani-beraninya kamu, kamu tidak tau siapa saya?”

Dengan adanya kejadian tersebut, memberikan gambaran bahwa pelaksana proyek dinilai anti kritikan dari masyarakat, terlebih malah bersikap arogan layaknya preman jalanan, hal tersebut pun akhirnya menuai reaksi dan komentar dari berbagai kalangan aktivis.

Salah satunya adalah komentar yang muncul dari H. Nanang Komarudin, SH, MH, yang merupakan seorang aktivis dan juga praktisi hukum yang kebetulan bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi pekerjaan proyek, dirinya sangat menyayangkan sikap dari seorang pelaksana proyek yang telah berbuat arogan serta tidak mau di kritik oleh masyarakat. Menurutnya

“Ini menjadi point masukan untuk dinas PUPR Kabupaten Karawang, agar lebih selektif untuk mencari rekanan dalam pelaksanaan proyek yang Anggarannya berasal dari APBD, karena sangat wajar apabila masyarakat mengkritik pekerjaan plat merah, karena proyek yang berasal dari pemerintah adalah hasil dari pajak masyarakat Karawang,” ungkapnya. Rabu (23/8/2023).

Selain itu, hal terpenting dari setiap kegiatan yang anggarannya bersumber dari kedinasan, tentunya akan melalui sebuah proses pengawasan yang dilakukan oleh orang yang berkompeten dibidangnya, yang ditunjuk langsung oleh dinas terkait, agar penyelenggaraan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta menghasilkan kualitas yang baik.

Sementara itu, pengawas yang ditugaskan oleh Dinas PUPR Kabupaten Karawang untuk mengawasi jalannya pekerjaan tersebut hingga berita ini diterbitkan belum dapat dikonfirmasi. (NN/YT)*