Suara Nelayan Muara Kampung Bungin Makin Pedas: “Kalau Persoalan Ini Tak Diselesaikan, Lalu Untuk Apa Ada Staf Ahli?”

Jendela Jurnalis Bekasi, JABAR – Gelombang kekecewaan kembali datang dari nelayan Muara Kampung Bungin. Tahun demi tahun mereka bertahan di tengah abrasi yang menggerus rumah, laut yang makin rusak, dan aktivitas jaring trawl serta penambangan pasir yang tak kunjung berhenti. Namun, yang terasa hanyalah janji—tanpa langkah nyata di lapangan.
‎
‎Nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kini disorot tajam oleh masyarakat hilir. Bukan karena kebencian, tapi karena harapan yang belum terjawab.
‎
‎“Kalau Pak Dedi Mulyadi tidak mampu menyelesaikan persoalan nelayan Muara Kampung Bungin, lalu apa gunanya seluruh jajaran ahli di sekelilingnya?” ucap salah satu tokoh pemuda dengan nada getir.
‎
‎Sorotan juga mengarah pada Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, yang disebut-sebut menjadi staf ahli gubernur. Bagi warga, nama Susi bukan sekadar pejabat—dia simbol keberanian dalam membela nelayan kecil. Rekam jejaknya memerangi perusakan laut dan melindungi nelayan tradisional masih membekas kuat.
‎
‎“Kita semua tahu siapa Ibu Susi. Kita tahu keberpihakannya pada nelayan kecil. Justru karena itu kami bertanya: kalau orang sepeduli beliau berada di lingkaran gubernur, kenapa persoalan kami masih dibiarkan menggantung?” lanjutnya.
‎
‎Di Muara Kampung Bungin, bukan hanya pasir yang hilang digerus ombak—tapi juga harapan. Nelayan kehilangan tempat melaut, rumah mereka makin mundur, dan kehidupan semakin terjepit. Mereka sudah datang melapor, sudah berkali-kali bersuara, bahkan mendatangi posko pengaduan. Namun, langkah nyata belum juga terlihat.
‎
‎Masyarakat hilir menegaskan:
‎Mereka tidak membutuhkan pidato—mereka butuh tindakan.
‎Mereka tidak menuntut keajaiban—mereka menuntut kehadiran.
‎
‎“Ini soal perut, soal masa depan anak-anak kami. Kalau pemerintah provinsi benar-benar peduli, turunlah. Lihat sendiri bagaimana kami hidup di tepi laut yang semakin hilang,” tutup sang tokoh pemuda. (RCF)*