Soroti Proyek Diduga Asal Jadi di Pasirtanjung, Ketua PBH Peradi SAI Karawang Singgung Kinerja Pengawas dan Kabid SDA Dinas PUPR

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR – Menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya, dimana Jendela Jurnalis menemukan adanya pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Dusun Krajan, RT. 09 RW 04, Desa Pasirtanjung, Kecamatan Lemahabang yang dikerjakan oleh CV. HAFIDZ JAYA PERKASA dengan nominal kontrak anggaran sebesar Rp. 189.319.000 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025 yang diduga dikerjakan asal jadi pada Kamis (5/6/25) lalu.

Dalam pelaksanaannya, proses pemasangan pondasi penurapan saluran tersebut dilakukan dalam keadaan tergenang air dan bercampur lumpur. Hal tersebut tentunya akan berdampak buruk terhadap kualitas adukan semen dan pasir ketika dilakukan pemasangan akan larut dengan air. Terlebih, dengan pemasangan seperti itu, tentunya dasar pondasi disinyalir tidak akan kuat.

Selain itu, dalam pantauan juga dilokasi tidak terpasang kisdam yang seharusnya berfungsi untuk penahan air.

Hal tersebut juga diduga karena kurangnya peran serta pengawas yang diduga tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Bahkan, saat dikonfirmasi pun dirinya lebih memilih bungkam seolah enggan berkomentar apapun. Hal tersebut tak ada bedanya dengan yang dilakukan oleh Kabid SDA yang selalu bungkam saat dikonfirmasi mengenai adanya temuan proyek yang diduga bermasalah.

Menyikapi hal tersebut, Fajar Ramdhan, S.H. M.H., selaku Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi SAI Kabupaten Karawang. Dirinya menilai, apa yang dilakukan oleh pengawas dan Kabid SDA PUPR Karawang adalah salah. Karena menurutnya, apapun yang menjadi temuan di lapangan, terlebih adanya dugaan proyek yang diduga dikerjakan dengan asal-asalan, seharusnya bisa dijadikan bahan evaluasi oleh pihak Dinas selaku penyelenggara kegiatan.

“Ya kalau ada hal seperti itu seharusnya Dinas bertindak, minimal melalukan evaluasi dan jangan diam saja. Fungsi dari Pengawas dan Kabid SDA apa?,” ungkapnya. Rabu (11/6/25).

Lebih lanjut, menyoroti perihal bungkamnya Kabid SDA, itu buka hal yang mengagetkan, karena semenjak Kabid SDA yang sekarang menjabat, dirinya sudah sering membaca berita yang berisi tentang sikap Kabid yang selalu terkesan cuek saat menemukan adanya proyek yang diduga bermasalah. Padahal menurutnya, temuan dari rekan media bisa dijadikan referensi untuk melakikan evaluasi, dan selanjutnya memberikan keterangan apa saja yang sudah dilakukan dalam proses evaluasinya.

Bahkan, dirinya juga mengaku mendengar kabar terbaru dari teman-teman LSM GMBI Karawang terkait sikap Kabid SDA yang terkesan menghindar saat ditemui.

“Kalo selalu diam membisu seperti itu mah ya Kabid beserta jajarannya terkesan alergi terhadap media dan sosial kontrol lainnya. Padahal seharusnya peran serta media itu bisa menguntungkan baginya, bisa mengetahui jika ada proyek yang diduga bermasalah, serta bisa mengetahui kinerja pengawas dalam melakukan tugasnya dilapangan,” singgungnya.

Fajar menegaskan, jika memang pihak Dinas terkesan tak menanggapi dan bahkan tak melakukan evaluasi, dirinya mengaku siap untuk mengumpulkan bahan dan menyiapkan berkas pelaporannya untuk ditindaklanjuti.

“Yasudah, nanti biar saya aja yang maju dan ambil langkah untuk melakukan pelaporan ke APH, sekalian laporkan saja pengawas dan Kabidnya jika memang tidak melakukan evaluasi atas pekerjaan tersebut,” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Pengawas dan Kabid masih bungkam enggan memberikan keterangan apapun, begitupun dengan WK (inisial) selaku pelaksana pekerjaan tersebut, masih belum menjawab konfirmasi yang dilayangkan Jendela Jurnalis. (NN)*