Pelanggan Jadi Korban, Cellica Dinilai Gagal Kelola Perumdam Tirta Tarum.

Jendela Jurnalis Karawang-
Benang kusut problem pengelolaan Perumdam Tirta Tarum hingga kini masih belum terurai. Para direksi yang telah habis masa jabatan kemudian dikabarkan diperpanjang jabatannya untuk enam bulan kedepan ternyata hingga kini mereka belum kantongi SK.

Imbas leletnya Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana selaku kuasa pemilik modal (KPM) Perumdam Tirta Tarum keluarkan SK perpanjangan direksi ternyata berdampak terhadap pelayanan kepada pelanggan jadi terganggu.

Akibat tunggakan listrik yang dikabarkan capai ratusan juta rupiah, PLN memutuskan aliran listrik untuk perumdam, sehinnga aliran air perumdam kepada pelanggan sempat terhenti.

Sontak sejumlah pelanggan perumdam sangat mengeluhkan terhentinya aliran air ke mereka.

“Iya betul, aliran air perumdam mati sejak magrib,” ucap Arif Budiman, pelanggan yang tinggal di perumahan Pepabri ini kepada awak media, Minggu (21/8/2022).

Menurutnya, masalah matinya aliran air ini bentuk ketidakmampuan Bupati yang disebabkan terjadinya kekosongan direksi.

“Saya dengar direksi lama diperpanjang tapi belum diberi SK, sehingga tidak bisa mengambil kebijakan apapun yang berkaitan dengan konsekuensi hukum, termasuk mengeluarkan uang untuk kepentingan perusahaan (Perumdam),” ujarnya.

“Ingat, ini menyangkut dengan kepentingan pelayanan publik yang fundamental, yakni penyediaan air bersih. Cobalah urusan begini ini enggak usah terlalu kental nuansa kepentingan politik dan kepentingan lain selain kepentingan perusahaan. Raport merah untuk Bupati Karawang yang gagal mengelola pelayanan masyarakat. Padahal ketersediaan air bersih itu mutlak harus ada dan kewajiban pemerintah,” timpalnya.

Mendapati keluhan pelanggan, pemerhati kebijakan pemerintah Asep Agustian ‘semprot’ kinerja Cellica. Dirinya pun merasakan kekecewaan yang mendalam terhadap Cellica yang dinilai lelet keluarkan SK perpanjangan jabatan direksi.

“Dicabutnya aliran listrik oleh PLN ke Perumdam Tirta Tarum merupakan buntut kekosongan direksi. Ini kan jelas merugikan masyarakat Karawang yang jadi pelanggan perumdam,” kata Askun, sapaan populernya kepada media. Minggu malam (21/8/2022).

Askun menilai, jika SK perpanjangan direksi dikeluarkan tanpa diiringi penerbitan SK pembentukan panitia seleksi (pansel) juga berpotensi ‘cacat’.

“Akan lebih parah akibatnya nanti. Apakah jabatan direksi akan terus-terusan diperpanjang?” ketusnya.

Tak hanya persoalan perumdam, Askun pun turut menyorot leletnya kinerja Cellica dalam memutasi dan merotasi sejumlah pimpinan OPD yang kosong.

“Mau apalagi kepentingannya (Cellica)? Mau terus-terusan perpanjangan Plt? Apakah tidak ada lagi orang yang kompeten untuk mengisi kekosongan tersebut? Saya betul-betul kecewa terhadap leletnya kinerja Cellica yang imbasnya kemana-mana,” tandasnya. (Red).