Miliki Modal Puluhan Juta, Anggaran BUMDes Telukjaya Diduga Digunakan Untuk Kepentingan Pribadi

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR – Beberapa warga Desa Telukjaya, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengungkapkan kecurigaan terkait tidak adanya perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selasa (29/10/24).

Warga menduga, bahwa Dana Desa (DD) tahap pertama Tahun 2023 yang disertakan sebagai modal BUMDes tidak dikelola dengan baik. Bahkan, ditengarai anggarannya malah digunakan untuk kepentingan pribadi.

Padahal, penyertaan modal BUMDes tersebut semestinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan unit usaha, guna mendayagunakan potensi ekonomi lokal. Namun, hingga kini warga merasa belum melihat adanya perubahan signifikan atau manfaat nyata dari kegiatan BUMDes. tersebut.

Terkait hal tersebut, Saepudin selaku Sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Telukjaya, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengakui bahwa DD Tahun 2023 yang dialokasikan untuk penyertaan modal belum digunakan secara optimal. Dari total 48 juta lebih, baru kurang dari 5 juta yang dimanfaatkan, sementara sisanya masih berada dan dikelola oleh bendahara.

“Sejauh ini, penggunaan dana tersebut hanya untuk penanaman bibit pohon mangga, dengan lokasi tak jauh dari rumah Kepala Desa. Sisanya masih dipegang bendahara,” ujar pria yang akrab disapa dengan panggilan Ending tersebut.

Sementara itu, Bendahara BUMDes yang saat ini diketahui memiliki usaha sebagai pedagang beras memegang sebagian besar dana tersebut. Hal ini memicu kecurigaan dari masyarakat bahwa dana tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Menurut pengakuan Sekertaris BUMDes, terkait hal tersebut sudah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Karawang. Namun, masyarakat Telukjaya berharap ada tindakan tegas dari pihak yang berwenang agar tidak terjadi penyalahgunaan Dana Desa.

“Sangat mengecewakan jika dana yang seharusnya untuk kesejahteraan warga tidak dimanfaatkan sesuai rencana. Kami meminta agar pihak terkait segera mengambil langkah hukum jika terbukti ada penyelewengan,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Disisi lain, warga mendesak agar pengelolaan Dana Desa lebih transparan dan akuntabel, demi menghindari kecurigaan serta memastikan setiap rupiah benar-benar digunakan untuk pembangunan desa seutuhnya. (Pri)*