Forum PPPK 2024 Tahap 1 Karawang Tegas Tolak TMT Serentak 2026 dan Akan Gelar Aksi Besar pada 18 Maret 2025

Jendela Jurnalis Karawang, JABAR – Gelorakan hashtag #TOLAKTMTSERENTAK2026, Forum PPPK 2024 Tahap 1 Karawang dengan tegas mengumumkan bahwa mereka akan menggelar aksi besar pada 18 Maret 2025 mendatang sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan TMT (Tanggal Mulai Tugas) Serentak yang direncanakan pada tahun 2026.

Aksi tersebut rencananya tidak hanya akan diikuti oleh PPPK 2024 dan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dari seluruh Indonesia, tetapi juga telah mendapat perhatian besar dari berbagai anggota DPR RI lintas fraksi dan komisi.

Bahkan, Aksi tersebut mendapat sorotan serius dari anggota DPR RI yang telah melontarkan kritik keras terhadap kebijakan tersebut.

Beberapa anggota DPR dari berbagai fraksi lintas komisi bahkan menyebutkan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah salah tafsir dalam menerapkan kebijakan TMT Serentak 2026, yang dinilai merugikan dan mengabaikan hak-hak tenaga honorer.

Kritikan ini mengirimkan sinyal yang jelas bahwa kebijakan ini perlu segera dicabut, bahkan jika ada beberapa yang sudah lulus dalam seleksi PPPK 2024.

Sementara itu, Anggota DPR menegaskan bahwa tidak ada alasan yang sah untuk menunda-nunda kebijakan ini lebih lanjut.

Berkaitan dengan hal tersebut, Koordinator Aksi Forum PPPK 2024 Tahap 1, Andri Yanto, dengan lantang menyatakan, “Kami tidak akan lagi menunggu! Kebijakan ini sudah sangat merugikan kami, tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. Kami mendesak agar kebijakan ini segera dicabut dan tidak ada lagi penundaan yang tidak jelas,” cetusnya.

Forum PPPK Karawang menekankan bahwa, berdasarkan masukan dan kritik yang sudah dilontarkan oleh anggota DPR, jelas ada urgensi untuk mengambil langkah yang lebih adil dan segera memutuskan nasib tenaga honorer, khususnya yang sudah lulus pada seleksi PPPK 2024.

Saat ini, Forum PPPK Karawang sedang menunggu RDP lanjutan yang dijadwalkan dalam waktu dekat, yang akan dipimpin oleh Komisi II DPR. RDP ini rencananya akan melibatkan KemenPAN-RB dan BKN secara langsung, untuk membahas lebih lanjut kebijakan TMT Serentak dan nasib PPPK 2024.

Forum PPPK Karawang juga menunggu Instruksi Presiden (Inpres) dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan kejelasan dan keputusan yang berpihak pada tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Aksi besar pada 18 Maret 2025 akan
menjadi puncak dari perjuangan ini.

Forum PPPK Karawang menyatakan bahwa aksi ini adalah langkah tegas dalam menuntut keadilan bagi tenaga honorer dan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka tidak hanya diakui, tetapi juga dilindungi oleh kebijakan yang tepat.

“Kami menuntut kejelasan! Tidak ada lagi alasan untuk menunda-nunda kebijakan yang sudah sangat merugikan kami. Kami akan terus berjuang hingga kebijakan ini dibatalkan!” tegas Andri Yanto. (ARS)*